relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38685/
title: PEMBATASAN MASA JABATAN  PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA  PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH
creator: FITO ADJI SATRIA ADMAJA, NIM.17203010090
subject: Politik dan Agama
description: Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam  kerangka sistem pemerintahan presidensial menjadi satu hal  keharusan, di sisi lain indonesia sebagai negara republik dengan  sistem demokrasi maka untuk menghindari adanya penyalahgunaan  kekuasaan maka ketentuan terkait pembatasan masa jabatan Presiden  dan Wakil Presiden harus secara tegas disebutkan di dalam Undangundang  Dasar 1945. Mengingat sebelum adanya ketentuan terkait  pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terjadi bentuk  pemerintahan yang otoriter dan sentralistik pada masa pemerintahan  Presiden Soekarno dan Soeharto sehingga hal tersebut berdampak  rusaknya sistem pemerintahan indonesia, dan maraknya korupsi  dimana-mana bahkan terjadi pelanggaran HAM yang sangat  signifikan. oleh karena itu, untuk menghidari hal-hal serupa masa  jabatan Presiden dan wakil presiden hanya dibatasi dua periode saja.  Sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945.  Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan  pendakatan yuridis filosofis. Penelitian ini dilakukan dengan metode  pengumpulan data dari sumber pustaka serta pemberitaan di media  masa, artikel, hingga jurnal yang berkaitan dengan pembasahan karya  tulis ini. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data  kualitatif, karena data hanya diperoleh dari kepustakaan maka tidak  berwujud dalam bentuk statistik, namun berbentuk informasi naratif.  Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Presiden dan Wakil  Pesiden dapat disebut dengan dwi tunggal yang tergabung di dalam  Lembaga Kepresidenan yang tugas dan kewenangannya semua diatur  di dalam UUD 1945. Berkaitan dengan pembatasan masa jabatan  presiden dan wakil presiden secara tegas telah diatur di dalam UUD  1945 pasal 7 yang hanya diberikan kesempatan menjabat dua  periode. Dalam perspektif Maqashid asy-Syari‘ah, pemberian  batasan masa jabatan sejalan dengan konsep Maqashid asy-Syari‘ah  selama itu tidak bertentangan pemeliharaan lima asas pokok dalam  Maqashid asy-Syari‘ah dan tidak bertentangan dengan Hak asasi  manusia dan indek pembangunan manusia. akan tetapi,  pemberlakuan dua kali masa jabatan belum secara efektif berlaku di  Indonesia karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan  kekausaan pada masa transisi incumbent mencalonkan kembali pada  periode keduanya. Oleh karena itu, penyusun memberikan tawaran periodisasi masa jabatan presiden hanya satu kali masa jabatan selama 7 tahun.
date: 2019-12-18
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38685/1/17203010090_BAB-I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38685/2/17203010090_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   FITO ADJI SATRIA ADMAJA, NIM.17203010090  (2019) PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH.  Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.