%0 Thesis
%9 Skripsi
%A RODIYANTO, NIM. 14340079
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2019
%F digilib:38789
%I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Penyidikan, Tindak Pidana Siber, Polda DIY.
%P 151
%T PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SIBER DI POLDA DIY TAHUN 2018
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38789/
%X Sebagai kejahatan yang tergolong baru, tindak pidana siber memiliki  kekhasan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana  konvensional. Sebagai kejahatan baru dan khas mestinya diberikan perlakuan  yang khas pula, termasuk di dalam adalah proses penyidikan. Sementara  penyidikan tindak pidana siber seluruhnya mengacu pada ketentuan hukum acara  yang berlaku dan lebih detail tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan  Tindak Pidana. Perkap tersebut mengatur tentang tahapan penyidikan terhadap  peristiwa tindak pidana, termasuk dilakukan pada tindak pidana siber. Acuan  penyidikan tersebut dilaksanakan oleh semua lembaga kepolisian daerah,  termasuk Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Direktorat  Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit 5 Siber. Dalam penelitian ini  membahas mengenai kesesuaian antara cara penyidikan tindak pidana siber di  Polda DIY dengan peraturan perundang-undangan.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan  hasil data yang diperoleh langsung dari penyidik di Ditreskrimsus Polda DIY  yang mempunyai relasi dengan kasus-kasus tindak pidana siber yang terjadi.  Sebagai bahan primernya adalah wawancara dan keterangan-keterangan langsung  dari penyidik, literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya  ilmiah, maupun artikel yang memiliki relevansi dengan penelitian sebagai bahan  sekundernya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai  penelitian lapangan (field research).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana siber  di Polda DIY sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dalam hal ini penyidik melakukan proses berupa laporan polisi, penentuan suatu  peristiwa sebagai tindak pidana siber, SPDP, upaya paksa, pemeriksaan tersangka,  penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara dan penyerahan  tersangka dan barang bukti. Namun ada tahapan yang tidak dilalui oleh penyidik  atau dilalui tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti dalam  mekanisme pemanggilan pertama tersangka DH yang tidak dilakukan secara  resmi dan tidak dilakukannya pemanggilan pada kasus pornografi (perbuatan  asusila) atas pertimbangan penyidik.
%Z Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.,