relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38822/
title: PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DALAM  PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH DENGAN MEDIASI DI  KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019 GUNA MEWUJUDKAN  KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
creator: ULFATUR ROSYIDA, NIM. 15340131
subject: Ilmu Hukum
description: Sengketa tanah merupakan suatu permasalahan dengan objek  permasalahannya adalah tanah. Tipologi sengketa pertanahan dapat beupa  sengketa penguasaan dan pemilikan, wanprestasi hak tanggungan pada bank  dengan jaminan sertifikat, sengketa waris, sertifikat ganda, putusan pengadilan,  sertifikat pengganti, ukur ulang, sengketa kepemilikan, penyelesaian wakaf,  pembebasan BPHTB, tindak lanjut pelaksanaan (eksekusi), sengketa batas,  overlapping (sebagian sengketa batas), masalah ukur serta jual beli berkali-kali,  yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu jalur litigasi dan  nonlitigasi. Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan Delegasi dari Presiden  bedasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan  Nasional memiliki fungsi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa  pertanahan tersebut dengan jalur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan  Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 11 tahun  2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sehingga dengan hal tersebut  Kantor Badan Pertanahn memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah  pertanahan dengan mediasi berdasarkan wewenang tersebut.  Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan pendekatan yuridis empiris.  Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam  metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara,  dan dokumentasi.  Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan mediasi  melakukan rangkaian-rangkaian konfirmasi yang dilakukannya minimal kepada  tiga pihak yaitu: Pihak Penggugat, pihak tergugat, serta pihak desa atau pihak  yang wilayahnya bedekatan dengan objek yang disengketakan, yang hal tersebut  nantinya akan digunakan sebagai data, informasi serta bukti dalam proses mediasi  guna menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang besengketa.  Dalam proses mediasi terdapat beberapa hambatan yang menjadikan mediasi  berjalan lancar ataupun tidak, yang hal ini berasal bisa dari eksternal Kantor  Pertanahan Kota Yogyakarta maupun Internal Kantor Pertanahan Kota  Yogyakarta. Adapun hambatan tersebut ialah, Mediator tidak memiliki sertifikat  atau tidak pernah mengikuti pendidikan/diklat profesi mediator yang hal ini  berpengaruh terhadap kompetensinya, Mediator kurang mampu dalam hal  bernegosiasi, Kurangnya pemahanaman terhadap aturan-aturan berkenaan dengan  permasalaham yang sedang dihadapi, serta yang paling berpengaruh ialah  ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses Mediasi.
date: 2019-08-15
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38822/1/15340131_BAB%20I-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38822/2/15340131_BAB%20II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   ULFATUR ROSYIDA, NIM. 15340131  (2019) PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH DENGAN MEDIASI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019 GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.  Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.