%0 Thesis
%9 Skripsi
%A ASIH NURANINDRA ISLAMI, NIM. 14360017
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2020
%F digilib:39334
%I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K reklamasi pantai, hukum positif Indonesia, hukum Islam
%P 109
%T REKLAMASI MENURUT HUKUM POSITIF  DAN HUKUM ISLAM
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39334/
%X Reklamasi pantai merupakan suatu proses penimbunan kawasan  pesisir menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mendapatkan lahan  atau daratan baru yang dapat difungsikan untuk berbagai kepentingan  permukiman, industri atau rekreasi. Dalam pelaksanaan reklamasi pantai  di Indonesia kerap terjadi pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak  pro reklamasi pantai berpendapat bahwa reklamasi dapat meningkatkan  nilai ekonomi dan lingkungan suatu kawasan yang sebelumnya kurang  produktif atau tidak produktif menjadi produktif atau lebih produktif.  Adapun yang kontra terhadap pelaksanaan reklamasi pantai memiliki  pendapat bahwa reklamasi pantai dapat menambah persoalan kerusakan  lingkungan serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian  ini mencari perbandingan ketentuan hukum melakukan reklamasi pantai  dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan sudut pandang hukum  Islam.  Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menggunakan teori  sadd az>-z>ari>’ah dan fath az>-z>ari>’ah. Jenis penelitian ini  adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat  deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa serta  membandingkan tentang ketentuan hukum melakukan reklamasi  menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam.  Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan terkait  ketentuan hukum melakukan reklamasi pantai dalam sudut pandang  hukum positif dan hukum Islam adalah hukum positif Indonesia dan  hukum Islam memperbolehkan kegiatan reklamasi dengan syarat telah  memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditentukan. Adapun hukum  Islam memperbolehkan reklamasi selama tidak menimbulkan dampak  negatif atau menimbulkan mafsadat. Kebolehan melakukan reklamasi  dalam kedua hukum tersebut selama memenuhi persyaratan dan  mendatangkan maslahat sesuai dengan konsep teori fath az>-z>ari>’ah  (membuka jalan menuju kemaslahatan). Adapun larangan atau  ketidakbolehan kedua hukum tersebut jika reklamasi memiliki  berdampak negatif (mafsadat) sejalan dengan teori sadd az>-z>ari>’ah  (menutup jalan menuju kemafsadatan). Hukum melakukan reklamasi  dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki persamaan  dan perbedaan. Adapun persamaannya keduanya sama-sama  menganjurkan memaksimalkan pemanfaatan lahan, mengharuskan  memperhatikan kelestarian lingkungan dan melarang reklamasi yang  berdampak negatif. Perbedaan yang tampak dari kedua hukum tersebut  adalah hukum positif Indonesia mengacu pada peraturan  perundang-undangan dan hukum Islam bersumber pada Al-Qur’an,  hadis, dan pendapat ulama’. Perbedaan lain terlihat pada Sanksi terhadap  pelaku pelanggaran. Hukum positif telah menentukan hukuman berupa  sanksi administratif, sanksi denda maksimal Rp. 300.000.000. dan  maksimal 6 bulan kurungan. Adapun dalam hukum Islam hukuman  ditentukan dengan ta’zi>r. Hukuman dari penetapan ta’zi>r belum  ditentukan secara spesifik, namun tergantung kepada pemerintah dan  kapasitas pelanggaran yang dilakukan.
%Z FUAD MUSTAFID, S.Ag. M.Ag.