eprintid: 39519
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 12259
dir: disk0/00/03/95/19
datestamp: 2020-06-15 06:45:53
lastmod: 2020-06-15 06:45:53
status_changed: 2020-06-15 06:45:53
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: HASAN SAMA AE, NIM. 16370060
title: PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT MUSLIM PATANI THAILAND SELATAN (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER
ispublished: pub
subjects: huk_tata
divisions: jur_jsi
full_text_status: restricted
keywords: Undang-Undang Darurat Militer, Hak Asasi Manusia, Thailand Selatan
note: Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
abstract: Sejak Thailand memproklamirkan kemerdekaannya sebagai negara nasional Thailand dengan bentuk negara monarki konstitusional demokratis, perjalanan politik Thailand seringkali mengalami konflik politik ketatanegaraan dan konflik kesukuan. Dengan konflik-konflik tersebut akhirnya memaksa pemerintahan Thailand mendeklarasikan Undang-Undang Darurat Militer B.E.2457 (Kod Aiyakarn Suek) sebagai kebijakan politik. Namun dalam penerapan undang-undang darurat militer ini terdapat berbagai dampak yang positif dan juga negatif. undang-undang darurat militer ini diterapkan di Thailand Selatan sejak tahun 2004 untuk menyelesaikan konflik di Patani Thailand Selatan. Penelitian ini membahas mengenai dua masalah, yang pertama, bagaimana latar belakang penerapan Undang-Undang Darurat Militer di Thailand khusunya di Patani Thailand Selatan, dan kedua, bagaimana perlindungan hak asasi manusia masyarakat Muslim Patani di Thailand Selatan dalam implementasi Undang-Undang Darurat Militer perspektif Siyāsah Dustūriyah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan politik Islam. Dengan pendekatan ini dianalisis bagaimana perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya melalui kebijakan politik yang diambil. Penelitian ini menggunakan Siyāsah Dustūriyah dan Hak Asasi Manusia sebagai teori tolak ukur fenomena dan penerapan hukum terhadap masyarakat.
Hasil penelitian penerapan undang-undang darurat militer B.E. 2457 di Thailand Selatan ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang darurat militer tersebut dilatar belakang oleh konflik separatis yang bermula pada tahun 2004 setelah perampokan senjata di Provinsi Narathiwat. Di bawah penerapan undang-undang tersebut hak-hak dasar dan hak warga negara masyarakat Patani diabaikan. Selama 15 tahun masyarakat muslim Patani marasa tertindas dan tidak mendapat keadilan karena diberlakukan hukum secara tidak berperikemanusiaan. Penerapan undang-undang darurat militer B.E. 2457 di Thailand Selatan telah melanggarkan hak asasi manusia seperti hak hidup, hak beragama, hak berekspresi dan hak keadilan. Pelanggaran hak-hak tersebut tidak sama sekali memandang kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditentukan dalam Siyāsah Dustūriyah, dan telah melanggar perjanjian internasional seperti Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
date: 2020-05-15
date_type: published
pages: 121
institution: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
department: Fakultas Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   HASAN SAMA AE, NIM. 16370060  (2020) PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT MUSLIM PATANI THAILAND SELATAN (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER.  Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39519/1/16370060_BAB%20I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39519/2/16370060_BAB%20II_SAMPAI_SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf