eprintid: 40057
rev_number: 15
eprint_status: archive
userid: 12255
dir: disk0/00/04/00/57
datestamp: 2020-08-11 05:31:01
lastmod: 2020-08-11 05:31:01
status_changed: 2020-08-11 05:31:01
type: article
metadata_visibility: show
creators_name: Hastuti, Proborini
title: REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA : Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016
ispublished: pub
subjects: huk_tata
divisions: artkl
full_text_status: public
keywords: kewenangan   atribusi,   pemilihan   kepala   desa, hak uji materi.
abstract: Pemerintah    Daerah    Kabupaten    Demak    membuat    peraturan turunan dari ketentuan pencalonan pemilihan kepala  desa  di  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  ke  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Kepala  Desa.  Peraturan  daerah  tersebut  berhenti  berlaku  setelah  Mahkamah  Agung  melakukan  hak uji materi dan menghasilkan Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 yang menyatakan peraturan daerah tersebut bertentangan   dengan   peraturan   yang   lebih   tinggi   sehingga  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Berdasarkan   hal   tersebut   perlu   dianalisis   apakah   Putusan   Nomor   30   P/HUM/2016   memiliki   dampak   hukum    terhadap    kewenangan    atribusi    pemerintah    daerah    Kabupaten    Demak    berdasarkan    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  menggunakan  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut memberikan implikasi terhadap adanya reduksi kewenangan  atribusi  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah dalam hal pemilihan kepala desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di Indonesia.
date: 2020-08
date_type: published
publication: Jurnal Yudisial
volume: 11
number: 1
pagerange: 113-130
refereed: TRUE
official_url: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.265
citation:   Hastuti, Proborini  (2020) REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA : Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016.  Jurnal Yudisial, 11 (1).  pp. 113-130.      
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40057/1/dokumen.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40057/2/surat-surat-pernyataan.pdf