%A - ISWANTORO
%J AL AHWAL Jurnal Hukum Keluarga Islam
%T PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
%X Penulisan  artikel  ini  dilatarbelakangi  oleh  pelaksanaan  perjanjian  perkawinan  dalam  Pasal  147 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan  dilangsungkan.  Peraturan  ini  membatasi  kebebasan  dua  orang  individu  untuk melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 Poin e Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015 yang di antara ketentuannya menyangkut persoalan perjanjian perkawinan. Artikel ini membahas penyelesaian sengketa harta perkawinan pasca putusan MK tersebut dari sisi kajian hukum normatif. Kajian difokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Hasilnya: (1) berdasarkan pada putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung atas persetujuan bersama di depan notaris tanpa harus didahului oleh  penetapan  pengadilan;  (2)  putusan  MK  tersebut  berakibat  pada  harta  bersama  dan  pihak ketiga yang dibuat di hadapan notaris mulai berlakunya sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
%N 1
%K Perjanjian Perkawinan; Harta Perkawinan; Putusan Mahkamah Konstitusi
%P 43-58
%V 11
%D 2018
%I Fakultas Syari'ah dan Hukum
%L digilib40063