%A - ISWANTORO
%J WACANA HUKUM: JURNALFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
%T REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
%X Perjalanan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dalam  ketatanegaraan dianggap  masih  belum  mengimbangi  dinamika  proliferasi  legislasi. Penyebabnya  adalah  fungsi  DPD  dengan  DPR  di  bidang  legislasi mengalami    tarik    ulur    dan    terjadi    persaingan    ketat    dalam pembentukan     peraturan     perundang-undangan,     di     satu     sisi keberadaan  DPR  sebagai  lembaga  pemegang  fungsi  legislasi  yang lahir  lebih  dahulu  dianggap  mendominasi  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Sisi  lain,  keberadaan  DPD  sebagai  lembaga baru yang juga diberi fungsi legislasi, kewenangannya dianggap masih terlalu  kecil  jika  dibandingkan  dengan  kewenangan  DPR  dalam proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Bahkan  DPD dianggap akan menambah permasalahan over regulasidalam peraturan perundang-undangan  Indonesia. Meminjam  istilah Richard Susskind menyebutkan bahwa hyper regulations atau obesitas hukum dan over rugulation.   Keadaan   tersebut   menyebabkan   pelaksanaan   fungsi legislasi DPD  tidak optimal karena cendrung setengah hati. Dengan kata  lain,  keberadaan  DPD  sebagai  pemegang  kekuasaan  legislasi masih di     bawah bayang-bayang DPR,     sehingga belum diperhitungkan  dalam  proses  pembentukan  perundang-undangan  di Indonesia,  walaupun  sudah  diluruskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah   Konstitusi   Nomor   15/PUUXIII/2015, namun putusan tersebut tidak dihiraukan.
%N 2
%K Kewenangan   Legislasi,   Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
%P 15-28
%V XXIV
%D 2018
%I Universitas Slamet Riyadi
%L digilib40064