%A Proborini HASTUTI
%J Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum
%T Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi DalamPengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar
%X Penelitian  ini  membahas  mengenai  problematika  eksekutorial  putusan Mahkamah    Konstitusi    perihal    pengujian    undang-undang.    Metode pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka (library  research) yangkemudian semua  data  dihimpun  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pergeseran  sifat  dasar  putusan  MK  dilandasi  karena kewenangan MK  untuk  menguji  berhak  melakukan  penafsiran  terhadap undang-undang   dasar   (the   final   interpretator   of   constitution).   Hal   ini berimplikasi  pada  putusan  MK  yang  memunculkan  posisi  sebagai positive legislature yang dapat terlihat dari adanya varian putusan dengan sifat non-self executing. Adapun   bentuk-bentuk   ketidaksesuaian   dalam   pelaksanaan putusan   MK   yang   bersifat non   self-executing adalah   ketidaksesuaian penggunaan   produk   hukum; disobedienceputusan   MK;   menghidupkan kembali  norma  yang  telah  diuji;  dan  pembiaran  terhadap  Putusan  MK. Maka dari itu diperlukan terobosan hukum untuk mengatur implementasi putusan non  self  executingsupaya  setiap  norma  hukum  yang  terbentuk menghasilkan  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Terobosan  hukum tersebut  melalui  upaya pemberian  kewenangan judicial  order yang  terbatas kepada MK.
%N 1
%K Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Non-Self  Executing,  Judicial Order
%P 48-68
%V 7
%D 2018
%I Fakultas Syari’ah dan Hukum
%L digilib40095