TY  - JOUR
ID  - digilib40137
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40137/
A1  - Proborini Hastuti, -
Y1  - 2018///
N2  - Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik
otonomi daerah yang diambil pemerintah. Pada kenyatanya pelaksanaan desentralisasi fiskal di
lapangan diakui cenderung dipengaruhi oleh aspek politik daripada aspek ekonomi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis: (i) implikasi tekanan politik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal
terhadap pelayanan publik, (ii) eksternalitas negatif dalam penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia,
(iii) rekayasa politik dalam kaitannya transfer fiskal pusat-daerah. Penelitian ini menggunakan metode
analisis ekonomi politik dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa masih belum maksimal pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat
disebabkan adanya kendala penerapan fiskal di pemerintah daerah dimana desentralisasi kewenangan
pengeluaran lebih dulu dilaksanakan untuk mengakomodasi tekanan politik; desentralisasi fiskal
membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat?daerah dan antar lembaga di
daerah; dan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dan hubungannya dengan kontrol politik kepentingan
elit. Konstruksi politik dalam pengambilan kebijakan seharusnya dilakukan secara tepat sesuai dengan
koridor pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ideal sebagai upaya implementasi good governance
dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia
PB  - Kementerian Keuangan RI Tahun 2018
JF  - SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA :  Kementerian Keuangan RI Tahun 2018
KW  - desentralisasi fiskal
KW  -  politik
KW  -  kebijakan
KW  -  good governance
TI  - DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK
DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI
INDONESIA
SP  - 784
AV  - public
EP  - 799
ER  -