%A - UMDAH Aulia Rohmah
%A - Iswantoro
%J Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum
%T Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak BerlabelHalal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
%X Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produsen berskala mikro dan kecildi Daerah   Istimewa   Yogyakartabelum   memiliki   sertifikat   halal,bahkan   sebagian   yang   lain mencantumkan label halal sendiri tanpa memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal  resmi  dari  BPJPH  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal).  Upayaperlindungan hukum  terhadap  konsumen  oleh  pemerintah  dalam  produk  makanan  yang  tidak  berlabel  halaladalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk  yang  melanggar  ketentuan  labelisasi  halal,  dibentuknya  badan  penyelenggaran  jaminan produk  halal,  dibentuknya  lembaga  pemeriksa  halal,  dibentuk  auditor  halal,  terdapatnya label halal  resmi  dan pemberian  sanksi  pidana bagi  melanggar  ketentuan  yang diatur  dalam Undang-Undang. Kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan labelhalaladalah label  halal  yang  bersifat  wajib,  tetapi hanya  sebagian  kecil bagi  pelaku  usaha  yang  sadar  tentang pentingnya  label  halal,  proses  sertifikasi  halal  yang  rumit,  sulit, faktor  biaya  dan  syarat-syarat serta  proses  yangmembutuhkan  waktulamamembuat  pelaku  usaha  enggan  mengurusnya. Disarankan  kepada produsen  atau  pelaku  usaha  untuk  memperhatikan  hak  konsumen.  kepada konsumen  agar    lebih  teliti  dalam  membeli  makanan  yang    tidak  berlabel  halal,  kepada pemerintah  untuk  lebih  serius  menangani  masalah  pencantuman  label  halal  agar  hak-hak konsumen terjamin.
%N 2
%K Perlindungan Hukum, Produk Halal dan DIY.
%P 224-249
%V 5
%D 2016
%I Fakultas Syari’ah dan Hukum
%L digilib40161