%A - Iswantoro
%J Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum
%T Pembentukan Sendi-sendi Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia
%X Eksistensi   Hukum   Adat   sudah   ada   sejak   sebelum   Negara   Republik Indonesia terbentuk secara formal, dan merupakan hukum yang melekat dalam sendi kehidupan  masyrakat  adat  itu  sendiri.  Olehkarena  itu  pemberlakuan  hukum  adat berjalan  secara  harmonis,  karena  merupakan  hukum  yang  responsif,  yaitu  hukum yang  memang  dibutuhkan  oleh  komunitas  adatt  itu  sendiri.  Hukum  adat  yang  ada bersifat  kompleks  dan  bervariasai  antar  daerah,  karena  kita  mengenal  berbagai macam    komunitas    adat.Seiring    dengan    perkembangan    dalam    konteks ketatanegaraan,  maka  secara  yuridis  formal  sejak  17  Agustus  1945,  terbentuklah Pemerintah  Republik  Indonesia.  Keberadaan  dan  sendi-sendi  Hukum  Adat  mulai dipergunakan dalam perundand-undangan atau hukum positif Indonesia.Dalam  UUD  1945  tidak  dimuat  dalam  suatu  pasal,  tetapi  disebutkan dalam Aturan Peralihan Pasal II, demikian juga dalam UUDS 1950 serta berbagai peraturan organik, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA.Hal  ini  menunjukkan  bahwa  status  HukumAdat  mempunyai  status dan kedudukan yang tinggi dalam tataran kehidupan ketatanegaran Republik Indonesia. Nilai-nilai hukumadat missal pemisahan horizontal, hak ulayat masyarakat hukum adat,   hubungan   kekerabatan   atau   kekeluargaan   yang   bervariasi   menjadikan pengayaan hukum adat  itu  sendiri  dan  sampai  sekarang  masih  dijunjung  oleh masyarakat adat itu sendiri sebagai cirikhas hukum adat
%N 1
%K pembentukan, sendi-sendi hukum adat, hukum positif
%P 65-80
%V 1
%D 2012
%I Fakultas Syari’ah dan Hukum
%L digilib40162