eprintid: 40172
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12255
dir: disk0/00/04/01/72
datestamp: 2020-08-13 02:31:32
lastmod: 2020-08-13 02:31:32
status_changed: 2020-08-13 02:31:32
type: article
metadata_visibility: show
contact_email: Iswan_uin@yahoo.com
creators_name: Iswantoro, -
title: DILEMATIKA SENGKETA PERTANAHAN DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERSPEKTIF  HUKUM POSITIF
ispublished: pub
subjects: artkl_dos
divisions: jur_supre
full_text_status: public
keywords: dilematika, sengketa pertanahan, penyelesaian, hukum positif
abstract: Problematika   sengketa   pertanahan   dari   waktu   ke   waktu   mengalami peningkatan   baik   kwalitas   maupun   kwantitas   permasalahnnya.   Penyebanya dikarenakan  kebutuhan  penggunaan  tanah  yang  semakin  kompleks,  sementara ketersediaan tanah sangat terbatas. Disamping itu penyebabnya dapat dipicu  adanya regulasi   pemerintah   yang   menjadikan   peraturan   perundang-undangan   menjadi tumpang  tindih  dan  terjadi  disharmonisasi  dalam  pelaksanaanya.  Problem  ini ditambah  dengan  adanya  kurang  pemahaman hukumdalam  masyarakat  sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan terhadap tanah yang dimilikinya, dan adanya system  pub;likasi  pendaftaran  yang  menganut  system  publikasi  negative,  membuat kran untuk terbukanya gugatan dan keberatan dari pihak lain atas tanah yang sudah didaftarkan. Terjadinya  ketimpangan  dalam  kepemilikan  tanah,  serta  adanya  alas hak  double  sertifikat  dan  penggunaan  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan  izin  lokasi, peruntukan,  penggunaan,  dan  pemanfatan  tanah  menjadikan  problematika  sengketa pertanahan menjadi compleks. Hal  ini  juga  didorong  pengalaman  sejarah  dalam hukumagraria  kita  yang panjang  sebagai  akibat  politik  pemerintah  yang  mempunyai  tendensi  bahwa  tanah dipakai untuk komoditi pilitik. Perlu dipahami juga kondisi administrasi pertanahan dimasa-masa yang lalu yang kurang tertib juga menjadi pendorong timbulnya sengketa pertanahan.Dengan  kondisi  ini  perlu  dibuatkan  wadah  sebagai  pencari  keadilan, perlindungan hukumdan  penegakan hukum,  yaitu  adanya  lembga  peradilan    untuk wadahnya.  Disamping  itu  penyelesaian  sengketa  pertanahan  dapat  melalui  jalur administerasi   yaitu   BPN,   dan   Mediasi,Rekonsiliasi   serta   ADR,   yang   mana kiprahnya  banyak  menyumbang  penyelesaian  sengketa  pertanahan.  Oleh  karena diperlukan stakeholder agar cita-cita tersebut dapat terwujud.
date: 2013-06
date_type: published
publication: SUPREMASI HUKUM
volume: 2
number: 1
pagerange: 45-63
refereed: TRUE
citation:   Iswantoro, -  (2013) DILEMATIKA SENGKETA PERTANAHAN DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.  SUPREMASI HUKUM, 2 (1).  pp. 45-63.      
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40172/1/document.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40172/2/surat-surat-pernyataan1597278664.pdf