@phdthesis{digilib40609,
           month = {February},
           title = {TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PARKIR DI ALUNALUN
SELATAN YOGYAKARTA BERDASAR PERATURAN DAERAH NOMOR
18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {NIM: 12340151 WAHYU DEWI KHAIRINISA},
            year = {2019},
            note = {FAISAL LUQMAN HAKIM. SH, M.Hum},
        keywords = {Perizinan, Parkir, Penertiban},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40609/},
        abstract = {Kota Yogyakarta yang terkenal memiliki banyak obyek wisata baik di kota maupun di
wilayah pedesaan membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan
kebutuhan parkir di area pariwisata. Salah satu area yang memiliki peluang besar terhadap
kebutuhan parkir adalah Alun-Alun Selatan Yogyakarta yang menjadi bagian dari Keraton
Yogyakarta. Meskipun menjadi kawasan wisata, masih banyak oknum juru parkir yang
belum mengetahui adanya aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menjadi
payung hukum bagi pengguna jasa parkir maupun penyelenggara parkir. Berdasarkan uraian
diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir, dan kendala apa yang
menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 belum berjalan maksimal.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian
lapangan (Field Research) yang dilaksanakan di Kawasan Alun-alun Selatan Yogyakarta.
Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan
menggambarkan dan menjelaskan secara eksplisit mengenai penyelenggaraan parkir di Alunalun
Selatan Yogyakarta. Dalam mengumpulkan data, penyusun melakukan wawancara
dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (Field Research), dapat dikemukakan bahwa
penyelenggaraan parkir di Alun-alun Selatan Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, hal-hal yang
bertentangan dengan peraturan tersebut berkaitan dengan perizinan, retribusi dan pajak
daerah dan tata ruang kota. Kendala yang dihadapi oleh petugas dalam penegakan peraturan
daerah yaitu karena beberapa hal, seperti lemahnya regulasi, kawasan parkir yang masuk
dalam wilayah Keraton Yogyakarta menyulitkan pemerintah kota bertindak tegas, juru parkir
dan masyarakat yang kurang sadar hukum. Untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan
parkir, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengendalian dan pengawasan supaya
pengelola parkir maupun juru parkir dapat mematuhi peraturan yang berlaku dengan
memiliki surat tugas sebagai juru parkir maupun pengelola parkir.}
}