%0 Thesis
%9 Skripsi
%A ARDIAN YULIA PRATAMA, 13340115
%B Fakultas syariah dan hukum
%D 2019
%F digilib:40610
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Alih Fungsi Lahan, Strategi Pemerintah Daerah, Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan
%P 209
%T PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU  DARI UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  PANGAN BERKELANJUTAN
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40610/
%X Pembangunan yang terus dilaksanakan terutama untuk permukiman,  pembangunan infrastruktur ataupun industri menyebabkan banyak lahan pertanian  yang harus beralih fungsi menjadi non-pertanian. Dalam rangka pengendalian alih  fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah telah menetapkan UU No. 41 Tahun 2009  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU No. 41 Tahun 2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten  Sukoharjo, hambatan-hambatan yang dihadapi serta strategi pemerintah daerah dalam  mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.  Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research),  yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap  pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) dengan  mengkaji dan meneliti berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni melihat bagaimana ketentuan  peraturan normatif yang berhubungan dengan penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan implementasi UU No. 41 Tahun 2009 Tentang  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo belum berjalan dan  baru sampai pada tahap identifikasi lokasi. Hal ini disebabkan adanya beberapa  hambatan yang mempengaruhi diantaranya keseriusan pemerintah daerah, pengalih  fungsian lahan secara ilegal, serta banyak pemilik lahan pertanian yang melakukan  alih fungsi lahan untuk tempat tinggal belum bisa dikendalikan dengan baik. Strategi  yang dilakukan pemerintah daerah adalah pengendalian pemanfaatan ruang melalui  sistem zonasi penguatan mekanisme perizinan dengan menggunakan teknologi  Sistem Informasi Geografis (SIG), dan perubahan terhadap Rencana Tata Ruang  Wilayah (RTRW).
%Z 1. Dr. H. RIYANTA, M.Hum  2. ISWANTORO, S.H., M.H.