relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40619/
title: IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NTB NOMOR 2TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL (Studi Kasus di Wisata Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat)
creator: SAEPUDDIN, S.H., 17203010006
subject: Hukum Adat
description: Program  pariwisata  halal  di  Lombok-NTB  sebagai  program  unggulan pemerintah  daerah  cukup  kontroversial.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya kesenjangan  pemahaman  antara  pemerintah  dan  para  pelaku  usaha.  Sebagai problem utamanya adalah soal implementasi, misalkan di daerah wisata Senggigi. Implementasi konsep wisata halal belum berjalan sesuai dengan regulasi. Dalam hal ini, bahwa pelaksanaan wisata halal di Senggigi masih cukup bersebrangan dan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan konsep regulasi Perda pariwisata halal, baik dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas ibadah, pelayanan, pengelolaan, dan penyediaan makanan ataupun minuman halal.      Dalam kaitan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahuikonsep Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Khususnya tentang implementasinya di daerah wisata Senggigi, Lombok Barat,  NTB.  Adapun  jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan menekankan perspektif hukum empiris. Sumber data penelitian ini ada dua, yakni   data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  di  lapangan.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh melalui  penelitian  kepustakaan.  Selanjutnya,  data  tersebut  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa, Pertama, Implementasi Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  No.  2  Tahun  2016  tentang Pariwisata Halal, khususnya di daerah wisata Senggigi belum maksimal, karena masih cukup marak praktik dari para pelaku usaha yang melayani kebutuhan para wisatawan  dengan  makanan  dan  minuman  yang  tidak  halal  atau  tidak  sesuai standar  syari’ah  (Sertifikasi  DSN-MUI).  Hal  itu  misalnya  terjadi  di  berbagai sektor akomodasi seperti Perhotelan, Restoran, Cafe, Bar dan Spa. Kedua, Faktor tidak efektifnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2  Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di daerah wisata Senggigi disebabkan oleh para pelaku  usaha  yang  lebih  mementingkan  orientasi  bisnis  daripada  menjalankan regulasi Perda pariwisata halal. Adapun faktor lainnya, bahwa para pelaku usaha tidak  memahamai  esensi  dari  konsepsi  regulasi  Perda  pariwisata  halal  dengan baik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurang  maksimalnya  sosialisasi  dari  pihak pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  mestinya  Pemerintah  Daerah  lebih maksimal  dalam  upaya  sosialisasi  Perda  pariwisata  halal  tersebut,  agar  para pelaku  bisnis  dapat  mejalankan  regulasi  pariwisata halal  dengan  konsisten  di lapangan.
date: 2019-04-29
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40619/1/Bab%201-5.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40619/2/BAB%202-4.pdf
identifier:   SAEPUDDIN, S.H., 17203010006  (2019) IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NTB NOMOR 2TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL (Studi Kasus di Wisata Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat).  Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.