%A NIM.14340035 AHMAD AINUN NAJIB
%O BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.
%T PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS TANAH
WARGA NEGARA DALAM KASUS PERTANAHAN
%X Dalam Konteks bernegara, Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan
negara hukum wajib berperan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya
dan melindunginya dari berbagai prilaku yang melanggar hukum, hal ini dituangkan
dalam Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian dalam konteks pertanahan
dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1965 Tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Namun demikian, masih banyak terjadi
permasalahan terhadap Kasus Pertanahan. Sehingga konsep perlindungan
pemerintah Indonesia dalam UUPA dan Permen No. 11 Tahun 2016 tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan perlu dipertanyakan. Skripsi ini mengkaji tentang
sejauh mana konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas tanah
warga negara dalam kasus pertanahan. 
Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian library research
yang bersifat yuridis-analitik, dengan dasar kerangka teoritik negara kesejahtraan,
negara hokum dan Perlindungan Hukum. penyusun menguraikan, menjelaskan dan
kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki
peraturan perundang-undangan, sehingga mendapatkan kesimpulan tentang konsep
hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam
Kasus Pertanahan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Indonesia dalam
melindungi hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan dibagai dalam 2
bentuk konsep perlindungan. Pertama, perlindungan hukum preventif, dimana
pemeritah melakukan pendataan tanah dalam bentuk sertifikat tanah. Kedua
perlindungan hukum represif yaitu pemerintah memberikan fasilitas hukum dengan
jalur mediasi terhadap pihak-pihak yang bermasalah.
%K Konsep Peran Perlindungan Negara Terhadap Hak Atas
Warga Tanah dalam Kasus Pertanahan
%D 2019
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%L digilib40725