%0 Thesis
%9 Skripsi
%A MUHAMMAD YA’QUB KHAIDAR, NIM.14340084
%B Fakultas Syariah dan ilmu hukum
%D 2019
%F digilib:40728
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Hak Politik, Mantan Narapidana Korupsi, Putusan MA.
%P 102
%T HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DIPILIH   DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF                                                                   (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40728/
%X Hak politik merupakan salah satu hak yang wajib dilindung dalam negara  hukum, termasuk hak politik mantan narapidana korupsi. Baik hak untuk memilih  ataupun dipilih dalam pemilihan umum. Namun pada pemilu 2019 hak politik  tersebut sempat dibatasi bahkan dihapus oleh KPU melelui PKPU Nomor 20  Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD  Kabupaten/kota, yang salah satu pasalnya memuat larangan mantan narapidana  korupsi untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. walaupun pada akhirnya  pasal tersebut diajukan uji materi oleh Jumanto dan diputus oleh MA melalui  Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang isi putusanya membatalkan PKPU  tersebut. Namun demikian, Putusan tersebut dikeluarkan menjelang jadwal  penetapan daftar calon tetap yang hanya berjarak satu minggu dari putusan  tersebut.   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research),  dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet,  untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam  penelitian.penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian  yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun  data skunder yang bersifat deskriptif-analitik. Metode pengumpulan data  dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website  internet. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan  pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada teori negara hukum, keadilan  Hans Kelsen  dan HAM.    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 46  P/HUM/2018 jika ditinjau dari waktu keluarnya putusan tersebut kiranya belum  sesuai dengan hukum positif, Sehingga mengakibatkan implikasi putusan tersebut  belum memberikan perlindungan hak politik mantan narapidana korupsi secara  menyeluruh, hanya memperbolehkan mantan narapidana korupsi yang  mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu  Kabupaten/Kota dan amar putusanya menyatakan bahwa permohonan diterima,  maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
%Z UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.