eprintid: 40728
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 12258
dir: disk0/00/04/07/28
datestamp: 2020-08-31 06:01:44
lastmod: 2020-08-31 06:01:44
status_changed: 2020-08-31 06:01:44
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: MUHAMMAD YA’QUB KHAIDAR, NIM.14340084
title: HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DIPILIH 
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF                                                                 
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018)
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: Hak Politik, Mantan Narapidana Korupsi, Putusan MA.
note: UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
abstract: Hak politik merupakan salah satu hak yang wajib dilindung dalam negara
hukum, termasuk hak politik mantan narapidana korupsi. Baik hak untuk memilih
ataupun dipilih dalam pemilihan umum. Namun pada pemilu 2019 hak politik
tersebut sempat dibatasi bahkan dihapus oleh KPU melelui PKPU Nomor 20
Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota, yang salah satu pasalnya memuat larangan mantan narapidana
korupsi untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. walaupun pada akhirnya
pasal tersebut diajukan uji materi oleh Jumanto dan diputus oleh MA melalui
Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang isi putusanya membatalkan PKPU
tersebut. Namun demikian, Putusan tersebut dikeluarkan menjelang jadwal
penetapan daftar calon tetap yang hanya berjarak satu minggu dari putusan
tersebut. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research),
dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet,
untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam
penelitian.penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun
data skunder yang bersifat deskriptif-analitik. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website
internet. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan
pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada teori negara hukum, keadilan
Hans Kelsen  dan HAM.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 46
P/HUM/2018 jika ditinjau dari waktu keluarnya putusan tersebut kiranya belum
sesuai dengan hukum positif, Sehingga mengakibatkan implikasi putusan tersebut
belum memberikan perlindungan hak politik mantan narapidana korupsi secara
menyeluruh, hanya memperbolehkan mantan narapidana korupsi yang
mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dan amar putusanya menyatakan bahwa permohonan diterima,
maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
date: 2019-02-15
date_type: published
pages: 102
institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
department: Fakultas Syariah dan ilmu hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   MUHAMMAD YA’QUB KHAIDAR, NIM.14340084  (2019) HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018).  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40728/1/14340084_BAB%20I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.PDF.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40728/2/14340084_BAB%20II_S.D._SEBELUM_BAB_TERAKHIR.PDF.pdf