@mastersthesis{digilib40822, month = {July}, title = {IMPLEMENTASI FRASE UUD 1945 PASAL 18B AYAT (2) DAN PASAL 281 AYAT (3) PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI (STUDI TEORI MASL{\=A}HAH MURS{\=A}LAH)}, school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA}, author = {NIM. 18203010056 Bagas Mulyanto}, year = {2020}, note = {DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M, HUM.}, keywords = {Konstitusionalitas, Masyarakat Adat Betawi, UUD 1945, Masl{\=a}hah Murs{\=a}lah}, url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40822/}, abstract = {Tesis dengan judul ?Implementasi Frase UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) Dan Pasal 28I Ayat (3) Pada Masyarakat Adat Betawi (Studi Teori Masl{\=a}hah Murs{\=a}lah)? ini adalah hasil research pustaka dan lapangan yang bertujuan menjawab dua pertanyaan dari rumusan masalah: Pertama, bagaimana implementasi frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) di dalam masyarakat adat betawi? Dan Kedua, bagaiman teori masl{\=a}hah murs{\=a}lah memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat Betawi? Adapun jawaban dari pertanyaan rumusan masalah tersebut dihimpun melalui data penelitian dari field reseach dan pustaka melalui metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang terfokus pada sumber-sumber data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan implementasi frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) di dalam masyarakat adat betawi sebagai objek studi. Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif dan naratif dengan pendektan yuridis, sosiologis yang menggunakan teori petafsiran hukum sebagai penunjang pisau analisi dari masl{\=a}hah murs{\=a}lah dalam memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat Betawi, tujuannya untuk memperoleh jawaban analitik dan runcing, agar pola pikir yang digunakan dapat secara deduktif. Implementasi makna modernitas di dalam konstitusi frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) di dalam masyarakat adat betawi dari hasil penelitian bahwa secara general lingkupannya sudah terwadahi. Tetapi masih problematis karena kabur syarat-syaratnya, dan negara telah gagal menangkap keinginan masyarakat hukum adat yang ingin dikehendaki sebagai rekayasa sosial yang di masukkan dalam mekanisme dan instrument hukum konstitusi. Sedangkan teori masl{\=a}hah murs{\=a}lah memandang persoalan frase kandungan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) pada masyarakat Betawi membuahkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa masl{\=a}hah murs{\=a}lah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum yang ada penguatnya melalui suatu i?tib{\=a}r juga sejalan dengan lima asas maqasid al-syari?ah yaitu hifdzul aql dan hifdzul nasb, sebab upaya penjagaan dan perlindungan agama terhadap fungsi dan peran akal dan keturunan, juga masuk dalam hak dasar perlindungan negara pada setia warganya.} }