%0 Thesis
%9 Masters
%A THEADORA RAHMAWATI, 17203010003
%B Fakultas Syari'ah dan Hukum, Magister Hukum Islam
%D 2019
%F digilib:40902
%I UIN Sunan Kalijaga
%K Pernikahan siri, tenega kerja Indonesia, Kabupaten Pamekasan
%P 156
%T PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA  (STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40902/
%X Pencatatan perkawinan merupakan syarat keabsahan dari  perkawinan itu sendiri. Tujuannya sebagai sebuah kemaslahatan  umum karena akan memberikan kepastian hukum terkait dengan  hak dan kewajiban suami dan istri dan kemaslahatan anak.  Fenomena perkawinan siri juga terjadi di kalangan TKI yang  berasal dari Kabupaten Pamekasan. Status pelaku perkawinan  siri ada yang masih sama-sama lajang maupun yang telah  berstatus sebagai suami. Problematika pasca perkawinan siri  banyak berdampak pada anak yaitu status dan hak-hak anak  terabaikan begitu pula terhadap istri yang statusnya tidak  berkekuatan hukum.  Menggunakan metode kualitatif dengan purposive  sampling terdapat 8 informan dari beberapa daerah di  Kabupaten Pamekasan. Menggunakan pendekatan normatifsosiologis dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan  dengaan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data  primer di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan  observasi, dokumentasi dan interview ke beberapa pelaku  perkawinan siri dan tokoh masayarakat setempat.  Praktik perkawinan siri sama dengan perkawinan lainnya  baik adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar,  tetapi tidak dicatatkan. Dari segi faktor yang melatarbelakangi  praktik perkawinan siri yaitu: faktor agama; faktor  tradisi/kebiasaan; faktor biologis; faktor ekonomi; faktor  pekerjaan; faktor telah memiliki istri sah. Perkawinan siri juga  merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan  aturan UU dan merugikan istri serta anak. Dampak yang terjadi  terhadap anak yaitu terjadinya diskriminasi baik dari lingkungan  maupun keluarganya sendiri; anak tidak mendapatkan hak-hak  sipilnya (akta lahir); anak sulit untuk menyatakan pendapatnya;  anak akan sulit untuk melangsungkan kehidupan serta  pendidikannya. Dampak terhadap istri-(istri) juga tidak  mendapatkan keadilan hak-haknya baik material maupun non  material. Selain itu, ada terobosan hukum yang dilakukan yaitu,  merekayasa Kartu Keluarga yang seharusnya tertulis ibu dan  ayah kandung, akan tetapi dimasukkan kepada kartu keluarga  dari perkawinan yang sah.
%Z Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.