<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH"^^ . "Bundo Kanduang merupakan salah satu tokoh sentral dari golongan\r\nperempuan di Minangkabau. Adat Minangkabau memberikan keutamaan hak-hak\r\nkhusus kepadanya. Dengan keutamaan dan hak tersebut, Bundo Kanduang dalam\r\nsistem Pemerintahan Nagari direpresentasikan kepada salah satu anggota Badan\r\nPermusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai perwakilan dari golongan\r\nperempuan. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2\r\ntahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, keutamaan dan hak-hak Bundo\r\nKanduang masih banyak menimbulkan pertanyaan yang meragukan dari\r\nmasyarakat karena pembahasan tentang Bundo Kanduang masih sedikit. Seakanakan\r\nPeraturan Daerah ini belum merealisasikan hak-hak perempuan, dan terdapat\r\ndiskriminasi. Yang menjadi pertanyaan untuk menjawabnya apakah Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan\r\nNagari telah memberikan hak-hak Bundo Kanduang sebagaimana yang terdapat\r\ndalam sistem adat Minangkabau? Bagaimana al-‘adatul muhakkamah untuk\r\nmemandang eksistensi perempuan di Minangkabau dan siyâsah dustûriyyah\r\nmemandang Peraturan Daerah tersebut?\r\nPenelitian merupakan jenis library research dan teknik analisa data yang\r\ndigunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pertanyaan di atas\r\ndijawab menggunakan konsep al-‘adatul muhakkamah dan siyâsah dustûriyyah.\r\nPenelitian ini dimulai dengan menganalisa eksistensi perempuan dalam tradisi\r\nBundo Kanduang di Minangkabau dan melihat sejauh mana Pemerintahhan\r\nDaerah menerapkan Perlindungan Hukum terhadap Bundo Kanduang dalam\r\nPeraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang\r\nPemerintahan Nagari.\r\nHasil penelitian ini menunjukkan bahwa bundo kanduang di Minangkabau\r\nmemiliki kedudukan dan posisi yang menentukan di kehidupan bermasyarakat\r\ndengan keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabung dalam\r\ninstitusi, serta masuk ke dalam struktur Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan\r\nDaerah Kab.50 Kota No.2/2013 pemerintah daerah belum menetapkan kepastian\r\ndan perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dari sisi materil peraturan,\r\nakan tetapi, dalam Perda ini telah terdapat segi substansi telah memenuhi hak-hak\r\nbundo kanduang."^^ . "2020-04-27" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 13370006"^^ . "ANWAR ZHAKY"^^ . "NIM. 13370006 ANWAR ZHAKY"^^ . . . . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Text)"^^ . . . . . "13370006_BAB-I_IV-ATAU-V_DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Text)"^^ . . . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Other)"^^ . . . . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Other)"^^ . . . . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Other)"^^ . . . . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Other)"^^ . . . . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "BUNDO KANDUANG\r\nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG\r\nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF\r\nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #41026 \n\nBUNDO KANDUANG \nDALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN \nLIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG \nPEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF \nSIYÂSAH DUSTÛRIYYAH\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Tata Negara" . .