relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41043/
title: MPEACHMENT PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA  (TINJAUAN HUKUM ISLAM)
creator: HASENA RAHMA NUR AZIZAH, S.H., 17203010051
subject: Hukum Islam
description: Dinamika ketatanegaraan yang sangat menarik untuk dibahas adalah  masalah impeachment Presiden dan/Wakil Presiden. Pengaturan tentang  impeachment Presiden diatur dalam UUD NRI 1945 setelah dilakukannya  perubahan ketiga. Salah satu hasil dari perubahan ketiga ini adalah pelibatan  lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Namun dalam praktiknya  MPR bisa saja tidak mematuhi putusan MK sehingga hal ini bertentangan dengan  sifat putusan MK yang final dan mengikat.  Atas dasar tersebut peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana tinjauan  hukum Islam terhadap impeachment Presiden dan/ wakil Presiden di Indonesia?  dan kedua adalah bagaiamana konsep ideal mekanisme impeachment Presiden  dan/Wakil Presiden di Indonesia?. Dari problematika tersebut peneliti  menganalisis permasalahan ini dengan teori konfigurasi dan produk hukum  menurut Mahfud MD dan teori kepemimpinan dalam Islam. Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif yuridis dan normatif politis, dan penelitian ini  menggunakan metode Preskriptif-Analitis.  Hasil dari penelitian ini pertama, impeachment pemimpin dalam Islam  boleh dilakukan apabila pemimpin tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat  sebagai pemimpin. Pemberhentian pemimpin menurut fikih siyāsah terdapat  setidaknya dua lembaga yang berperan. Kedua lembaga tersebut adalah  mahkamah mażalim dan ahl al-halli wa al-aqdi. Legislasi konfigurasi politik yang  terjadi pada masa pembahasan amandemen ketiga UUD 1945 mengenai  impeachment adalah demokratis, sedangkan apabila dilihat dalam perspektif  hubungan politik dengan hukum dalam Islam adalah wajib, karena aturan ini tidak  melanggar syari‟at Islam. Kedua, konsep ideal mekanisme impeachment adalah  dengan memperkuat posisi MK sebagai lembaga pemutus yang bersiat final dan  memasukkan amar agar putusannya dilaksanakan oleh MPR sehingga proses  impeachment tidak lagi proses yang bersifat politis.
date: 2019-05-07
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41043/1/17203010051_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41043/2/17203010051_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   HASENA RAHMA NUR AZIZAH, S.H., 17203010051  (2019) MPEACHMENT PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA (TINJAUAN HUKUM ISLAM).  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.