@mastersthesis{digilib41048,
           month = {May},
           title = {PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HUKUM
OLEH HAKIM DI INDONESIA},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {17203010048 IMRAN ZULFITRI, S.H.},
            year = {2019},
            note = {DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM},
        keywords = {: Hakim, Peradilan, Penafsiran Hukum},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41048/},
        abstract = {Penelitian ini berangkat dari kegelisahan penulis terkait permasalahan
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan
problematika penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam peradilan. Oleh
demikian, menjadi menarik untuk dikaji penafsiran hukum oleh hakim di
Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana penafsiran hukum oleh hakim dalam ketentuan undangundang kekuasaan kehakiman dan bagaimana penafsiran hukum yang dilakukan
oleh hakim dalam perspektif hukum Islam.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan
deskriptif-analitis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
sekunder, tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam UUD 1945 dan UndangUndang tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim
untuk merefleksikan bunyi undang-undang dalam menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup masyarakat. Penemuan
atau penafsiran hukum oleh hakim, baik dalam ketentuan kekuasaan kehakiman
maupun hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mengharuskan hakim atau
kebebasan hakim tidak terikat dengan suatu interpretasi (penafsiran) tertentu.
Akan tetapi yang paling penting, hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus
memilih penafsiran yang sesuai dan tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas
ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu
peristiwa hukum yang konkret. Dalam hukum Islam, setiap proses peradilan
ketika hakim memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara dilakukan
dengan menggali Al-Qur?an dan as-Sunnah serta peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, baik yang berupa
hukum-hukum wa{\d d}?i maupun hukum-hukum taklifi. Kemudian, dalam menggali
dan merumuskan hukum dapat dilakukan dengan menemukan alasan (?illat)
hukum yang berlandaskan pada maq{\=a}{\d s}id asy-syariah (melindungi kepastian
hukum, ketertiban hukum, melindungi hak-hak Allah Swt, melindungi hak-hak
publik serta melindungi nilai-nilai kebenaran dan al- maq{\=a}{\d s}id al-khamsah
(melindungi keselamatan (kema{\d s}lahatan) agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
serta hif{\.z} al-?ir{\d d} ?perlindungan kehormatan). Selanjutnya, dalam hukum Islam
untuk melakukan terobasan-terobasan hukum dengan istimba{\d t} yang dilakukan
melalui ijtihad, sehingga suatu penaafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim
dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.}
}