TY  - THES
N1  - Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
ID  - digilib41225
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41225/
A1  - KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, S.H., NIM: 17203010002
Y1  - 2019/04/09/
N2  - Pada dasarnya, pemaksaan hubungan seksual dilarang dan diatur dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena hak seksualitas dalam perkawinan
dimiliki oleh suami dan isteri. Meskipun terdapat peraturan yang melarang,
pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri tetap terjadi di masyarakat.
Pelaku pemaksaan hubungan seksual sering menggunakan pendapat yang
memberikan suami hak milik atas isteri secara penuh sebagai legitimasi,
dengan mengklaim pendapat tersebut adalah bagian dari budaya dan ajaran
agama. Meskipun pemaksaan hubungan seksual menimbulkan banyak dampak
buruk. penelitian ini mempunyai dua pokok masalah, yaitu pandangan fikih
Islam dan UU PKDRT tentang pemaksaan hubungan seksual dan analisa
maq??id syari?ah J?sir ?Audah terhadap hukum pemaksaan hubungan seksual
terhadap isteri.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research),
dengan metode analisis data deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Filsafat Hukum Islam dan teori sistem maq??id asy-syar??ah J?sir
`Audah sebagai pisau bedah analisis. Dalam metode pengumpulan data,
penulis mengumpulkan data pustaka yang terbagi menjadi data primer yang
bersumber dari kitab fikih dan UU PKDRT, sedangkan data sekunder
bersumber pada jurnal, karya ilmiah dan buku-buku lain yang terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa fikih klasik memberikan
kebolehan pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri sebagai bentuk
pemenuhan hak seksualitas, sedangkan UU PKDRT melarang dengan
ancaman pidana. Dalam perspektif maq??id syari?ah J?sir ?Audah,
menjelaskan bahwa dengan perpisahan antara fikih dan syar??ah akan
memperlihatkan bahwa kebolehan pemaksaan hubungan seksual merupakan
ijtihad dari ulama fikih. Pemahaman nas seksualitas secara menyeluruh akan
menampakkan bahwa nas seksualitas mengandung nilai kemaslahatan,
kesetaraan dan keadilan. Dalam tinjauan bidang keilmuan lain seperti ilmu
pengetahuan alam (kesehatan reproduksi wanita), filsafat manusia, sosial dan
budaya, pemaksaan hubungan seksual akan menimbulkan dampak negatif
terhadap fisik, psikis, dan juga disharmonisasi dalam perkawinan. Larangan
pemaksaan hubungan seksual mengandung misi kemaslahatan, yang dalam
maq??id asy-syar??ah tradisional disebut dengan ??ruriyyah, yaitu hif? nafs
(perlindungan jiwa), hif? nasl (perlindungan keturunan), hif? aql (perlindungan
akal), hif? ird (perlindungan kehormatan). Banyaknya dampak buruk yang
terjadi akibat pemaksaan hubungan seksual, menjadikan larangan pemaksaan
hubungan seksual dalam UU PKDRT, merupakan hukum yang ideal untuk
diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, pemberian hak seksualitas kepada suami
pada pendapat fikih, bisa diartikan bahwa seorang isteri tidak boleh menolak
ajakan suami tanpa alasan yang jelas, karena hal tersebut merupakan
pelanggaran hak seksualitas suami.
PB  - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
KW  - Pemaksaan
KW  -  seksualitas
KW  -  fikih Islam
KW  -  UU PKDRT
M1  - masters
TI  - PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI
DALAM PERSPEKTIF MAQ??ID ASY SYAR??AH J?SIR `AUDAH
AV  - public
EP  - 148
ER  -