%0 Thesis
%9 Masters
%A RIKE HUMAIROH, NIM: 17203011019
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
%D 2019
%F digilib:41229
%I Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
%K Poligami, Keadilan Gender, Aktivis Perempuan
%P 221
%T ATURAN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI  INDONESIA: STUDI PANDANGAN AKTIVIS PEREMPUAN DARI  LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI YOGYAKARTA
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41229/
%X Poligami adalah masalah pernikahan yang masih hangat dibicarakan  sampai pada saat ini. Masalah yang krusial poligami adalah adanya ketidakadilan  dan aturan poligami yang bias gender. Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan  dalam perundang-undangan Indonesia yang mengatur poligami, suami boleh  melakukan poligami dengan telah sesuai dengan syarat, alasan dan prosedur yang  telah ditentu. Adapun terhadap aturan tersebut jika dilihat dari perspektif gender  menuai banyak perdebatan. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian  lapangan dengan menjadikan aktivis perempuan sebagi responden untuk  menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pandangan aktivis  perempuan terhadap aturan poligami dalam perundang-undangan. Kedua,  mengapa para aktivis perempuan memandang bahwa ketentuan poligami tidak  menekankan keadilan gender.  Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang langsung terjun ke  lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian (field  research). Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam maka metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif-analisis. Penelitian ini  menggunakan pendekatan gender untuk mengkaji pandangan aktivis perempuan  terhadap aturan poligami yang ada dalam perundang-undangan Indonesia.  Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan  masalah terdapat dua bagian. Pertama, pandangan aktivis terkait aturan poligami  secara keseluruhan adalah poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap  perempuan. Syarat alternatif atau alasan poligami tidak berkeadilan gender dan  subordinasi terhadap perempuan. Syarat kumulatif poligami terdapat kelemahanya  dalam praktik dan mekanisme izin poligami yang tidak responsif gender. Kedua,  adapun tipologi pandangan aktivis perempuan terkait ketentuan dan sudut  pandang terhadap aturan poligami terdapat dua tipologi yaitu pandangan  progresif, yang mengusulkan pengahapusan poligami secara mutlak dan  pandangan moderat yang menyampaikan ide pembaharuan terhadap aturan  poligami dengan penghapusan dan penambahan beberapa aturan dan diperketat  izin seperti aturan poligami bagi PNS.
%Z PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.