eprintid: 41393
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 12255
dir: disk0/00/04/13/93
datestamp: 2020-11-29 01:44:14
lastmod: 2020-11-29 01:44:14
status_changed: 2020-11-29 01:44:14
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Ade Ahmad Hanif, 02361438
title: TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM POSITIF MALAYSIA)
ispublished: pub
subjects: pid_
divisions: jur_pma
full_text_status: restricted
keywords: Korupsi , Tindak Pidana , Hukum Positif
note: Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
abstract: Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes), dan korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan kejahatan lain seperti pencurian, penipuan dan semacamnya, sudah lama ada sejak manusia hidup bersosial. Yang menjadi permasalahan adalah korupsi selalu meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Korupsi dapat merusak kesehatan sosial kapan pun dan di Negara manapun. Laporan-laporan yang diberitakan mengenai permasalahan korupsi hari demi hari makin nyaring terdengar. Ini menunjukan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan di berbagai negara untuk memberantas korupsi termasuk Negara Indonesia dan Negara Malaysia, namun tampaknya korupsi masih saja terjadi, bahkan meningkat. Untuk menangkal dan memberantas "virus" korupsi tersebut, maka baik Indonesia maupun Malaysia menciptakan "serum" yang dinamakan Undang-undang anti korupsi. Di Indonesia, Undang-undang anti korupsi yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sedangkan di Malaysia yaitu Anti Corruption Act 1997. Dengan "serum" ini diharapkan kedua negara tersebut dapat membasmi tuntas virus ganas korupsi yang sedang mewabah.

Skripsi ini menggunakan pendekatan analisis-komparatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dalam penelitian ini penyusun menganalisa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Indonesia dan Anti Corruption Act 1997 Malaysia. Kemudian memfokuskan perbandingannya guna menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menghadapi lenomenu korupsi di Indonesia. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu data primer, sekunder dan tertier. Data primer diperoleh dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Anti Corruption Act 1997, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia dan KUHP Malaysia (Penal Code). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari artikel. jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas tentang korupsi. Sedangkan data tertier diperoleh dari kamus, ensiklopedin dan sumber lain yang membahas tentang korupsi dan dianggap
perlu.

Sebagai hasilnya, dalam penelitian ini penyusun berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia secara global lebih tegas dan berat dalam penjatuhan pidana bagi pelaku korupsi jika dibandingkan dengan pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi di Malaysia. Sebab di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Indonesia terdapat pidana mati dan pidana penjara seumur hidup yang diancamkan kepada pelaku korupsi. Sedangkan di dalam Anti Corruption Act 1997 Malaysia tidak terdapat pidana mati dan pidana penjara sumur hidup yang diancamkan kepada pelaku korupsi.
date: 2006-07-25
date_type: published
pages: 173
institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
department: Fak. Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Ade Ahmad Hanif, 02361438  (2006) TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM POSITIF MALAYSIA).  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41393/1/02361438_BAB%20I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41393/2/02361438_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20IV.pdf