%0 Thesis
%9 Skripsi
%A HAMAM HARTONO, NIM: 01351063
%B Fakultas Syari'ah dan Hukum
%D 2006
%F digilib:41543
%I UIN Sunan Kalijaga
%K Peminangan, KHI, pernikahan
%P 140
%T KAJIAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN  TENTANG PEMINANGAN DALAM KHI
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41543/
%X Peminangan merupakan kegiatan upaya kearah tejadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan   seorang wanita. Peminangan  bukanlah sesuatu yang wajib dalam  perkawinan,  namun  peminangan    merupakan pendahuluan yang sangat penting untuk terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia. Dalam   Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan-ketentuan tentang peminangan diatur dalam Bab III yang   terdiri dari  3  pasal,  yaitu  pasal  11,12 dan 13.                                      'I          1  ';  I  'I  :;,  f,  I                  Yang    menarik    adalah    bahwa    dalam    KHI,   aturan-aturan    tentang peminangan tersebut   masih merupakan aturan yang bersifat ideal, serta masih sangat mencerminkan penyesuaian-penyesuaian   dari fikih Timur Tengah karya ulama-ulama terdahulu, belum sepenuhnya dike_rangkakan kedalam sudut   pandang masyarakat Islam Ir.donesia. Dari ketentuan-ketentuan tentang peminangan dalam KHI tersebut   ada bebl."rapa hal yang masih perlu dikaji ulang antara lain tentang larangan meminang wanita yang   sedang dalam  ikatan  peminangan.  Mengapa larangan tersebut hanya berlaku bagi wanita saja,   sedangkan pria tidak? Selain itu, dalam KHI juga tidak diatur mengenai akibat dari   perbuatan-perbuatan hukum antara kedua belah pihak yang terikat dalam peminangan jika terjadi   pembatalan.  Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan   pendekafan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku   dan  pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah didasarkan atas hukum Islam, baik   berasal dari al-Qur'an dan as-Sunah, kaidah fiqh,  pendapat para ulama serta norma-norma yang   berlaku dalam masyarakat.  Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam masyarakat Timur Tengah sebagai tempat munculnya hukum   fikih yang dijadikan rujukan perumusan KHI, berlaku sistem kekerabatan patrilineal dimana peran   pria lebih dominan dibanding wanita. Berbeda halnya dengan adat yang berlaku di sebagian besar   masyarakat Indonesia, peran antara pria dan wanita setara dan Jebih didominasi oleh sistem   kekerabatan   parental.   Dalam    kenyataannya,    pada    masyarakat Indonesia peminangan   adakalanya datang dari pihak pria dan adakalanya pula datang dari pihak wanita. Hal tersebut   menunjukkan bahwa kewenangan meminang  bukan hanya milik pria  saja, _tetapi wanita juga berhak   meminang pria yang dikehendakinya. Oleh  karena itu, larangan meminang wanita yang sedang dalam   peminangan juga berlaku sebaliknya, yakni bagi seorang pria yang sedang terikat dalam peminangan   tidak boleh mengadakan peminangan dengan wanita lainnya. Hal  ini  bertujuan untuk  menghormati   peminangan yang  pertama  dan  untuk menjaga kemaslahatan bersama dalam masyarakat.  Pembatalan peminangan tidak selamanya bisa diterima oleh  kedua  belah pihak,  tidak  jarang dalam   suatu pembatalan peminangan salah satu  pihak  merasa dir 11 gikan,  apalagi  kalau  sebelumnya   terjadi  perbuatan-perbuatan  hukum  seperti, pemberian   hadiah   dan   perbuatan-perbuatan      hukum yang   lain.    Meskipun pembatalan   peminangan    merupakan   hak   bagi   masing-masing     pihak, namun berdasarkan teori·maka  bagi pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti atas kerugian  yang ditanggung   akibat  pembatalan  peminangan tersebut.
%Z 1.    PROF.  DRS. ZARKASJI ABDUL SALAM  2.   DRS. MOCH. SODIK, S.Sos.,  M.SI.