%A NIM: 01351063 HAMAM HARTONO
%O 1.    PROF.  DRS. ZARKASJI ABDUL SALAM
2.   DRS. MOCH. SODIK, S.Sos.,  M.SI.
%T KAJIAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN
TENTANG PEMINANGAN DALAM KHI
%X Peminangan merupakan kegiatan upaya kearah tejadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan 
seorang wanita. Peminangan  bukanlah sesuatu yang wajib dalam  perkawinan,  namun  peminangan  
merupakan pendahuluan yang sangat penting untuk terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan-ketentuan tentang peminangan diatur dalam Bab III yang 
terdiri dari  3  pasal,  yaitu  pasal  11,12 dan 13.


















'I




1
';
I
'I
:;,
f,
I








Yang    menarik    adalah    bahwa    dalam    KHI,   aturan-aturan    tentang peminangan tersebut 
masih merupakan aturan yang bersifat ideal, serta masih sangat mencerminkan penyesuaian-penyesuaian 
dari fikih Timur Tengah karya ulama-ulama terdahulu, belum sepenuhnya dike_rangkakan kedalam sudut 
pandang masyarakat Islam Ir.donesia. Dari ketentuan-ketentuan tentang peminangan dalam KHI tersebut 
ada bebl."rapa hal yang masih perlu dikaji ulang antara lain tentang larangan meminang wanita yang 
sedang dalam  ikatan  peminangan.  Mengapa larangan tersebut hanya berlaku bagi wanita saja, 
sedangkan pria tidak? Selain itu, dalam KHI juga tidak diatur mengenai akibat dari 
perbuatan-perbuatan hukum antara kedua belah pihak yang terikat dalam peminangan jika terjadi 
pembatalan.
Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan 
pendekafan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan  pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah didasarkan atas hukum Islam, baik 
berasal dari al-Qur'an dan as-Sunah, kaidah fiqh,  pendapat para ulama serta norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat.
Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam masyarakat Timur Tengah sebagai tempat munculnya hukum 
fikih yang dijadikan rujukan perumusan KHI, berlaku sistem kekerabatan patrilineal dimana peran 
pria lebih dominan dibanding wanita. Berbeda halnya dengan adat yang berlaku di sebagian besar 
masyarakat Indonesia, peran antara pria dan wanita setara dan Jebih didominasi oleh sistem 
kekerabatan   parental.   Dalam    kenyataannya,    pada    masyarakat Indonesia peminangan 
adakalanya datang dari pihak pria dan adakalanya pula datang dari pihak wanita. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kewenangan meminang  bukan hanya milik pria  saja, _tetapi wanita juga berhak 
meminang pria yang dikehendakinya. Oleh  karena itu, larangan meminang wanita yang sedang dalam 
peminangan juga berlaku sebaliknya, yakni bagi seorang pria yang sedang terikat dalam peminangan 
tidak boleh mengadakan peminangan dengan wanita lainnya. Hal  ini  bertujuan untuk  menghormati 
peminangan yang  pertama  dan  untuk menjaga kemaslahatan bersama dalam masyarakat.
Pembatalan peminangan tidak selamanya bisa diterima oleh  kedua  belah pihak,  tidak  jarang dalam 
suatu pembatalan peminangan salah satu  pihak  merasa dir 11 gikan,  apalagi  kalau  sebelumnya 
terjadi  perbuatan-perbuatan  hukum  seperti, pemberian   hadiah   dan   perbuatan-perbuatan    
hukum yang   lain.    Meskipun pembatalan   peminangan    merupakan   hak   bagi   masing-masing   
pihak, namun berdasarkan teori·maka
bagi pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti atas kerugian  yang ditanggung 
akibat  pembatalan  peminangan tersebut.
%K Peminangan, KHI, pernikahan
%D 2006
%I UIN Sunan Kalijaga
%L digilib41543