relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41781/
title: PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL IKAN TAMBAK DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF    HUKUM  POSITIF  DAN  HUKUM ISLAM
creator: ZIA'UL HAQ, NIM. 01360948
subject: Musyarokah
description: Adanya perselisihan dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian bagi hasil perikanan dikarenakan   perjanjian didasarkan pada peraturan hukum adat yaitu peraturan yang tidak tertulis atau adat   setempat. Pada umumnya perjanjian itu dibuat berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan.   Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, oleh karena itu salah satu tujuan   daripada dibuatnya Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah untuk   menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan, supaya masing-masing fihak   yang yang membuat perjanjian tersebut mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang diberikannya.   Satu sisi hukum Islam juga memilki aturan-aturan tentang perjanjian bagi hasil yang disebut dengan   muzara'ah agar terwujud rasa keadailan.  Berangka dari problem di atas penyusun tertarik untuk membandingkan antara hukum positif dan hukum   Islam dalam memandang pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten   Gresik, karena hukum positif dan hukum Islam memiliki aturan yang berbeda-beda. Dalam hukum positif   bentuk perjanjian harus dilakukan dengan cara tertulis sedangkan hukum Islam tidak diwajibkan.   Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan   tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam   terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Risearch), sementara sifat penelitian ini   adalah diskriptif analitik komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan   yuridis-normatif, adapun teknik pengumpulan data· menggunkan metode observasi (pengamatan) dan   metode interview (wawancara). Dalam menganalisis menggunakan analisis data secara kualitatif dengan   metode induksi dan deduksi.  Penelitian ini berkesimpulan bahwa masyarakat Manyar dalam melaksanakan bentuk perjanjian yang   dilakukan hanya dengan cara lisan saja dan tanpa dalam bentuk tertulis. Begitu juga dengan sistem   perjanjian yang masih beraneka ragam serta jangka waktu pejanjian minimal satu kali panen dan tidak   dijelaskan batas maksimalnya. Adapun cara penyelesaian masalah apabila terjadi persengketaan   anatara pemiik dan penggarap maka biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara   musyawarah untuk mencapai mufakat.  Faktor-faktor yang mempengarui masyarakat Manyar dalam menggunakan hukum adat setempat adalah   ketidaktahuan masyarakat tentang keberdaan undang-undang tersebut. Begitujuga minimnya masyarakat   mengetahui perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam (muzcira'ah)  Dari uraian di atas kiranya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi  hasil  ikan  tambak    di Kecamatan  Manyar  secara  garis  besar  tidak sesuai  , dengan hukum positif atau undang-undang yang ada. Naman bila dilihat dari segi hukum Islam,   secara garis besar maka hal tersebut sesuai karena terpenuhi syarat dan rukunnya baik dari sabjek   atau objeknya. Dan subtansi dari hukum Islam adalah sama-sam rela dari masing-masing pihak yang   membuat perjanjian.
date: 2006-11-25
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41781/1/01360948_BAB%20I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41781/2/01360948_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20IV.pdf
identifier:   ZIA'UL HAQ, NIM. 01360948  (2006) PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL IKAN TAMBAK DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.