@phdthesis{digilib41783,
           month = {November},
           title = {PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM KASUS KORUPSI PERSPEKTIF  HUKUM POSITIF DAN HOKUM  ISLAM},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {NIM.  01360971 IRSYADUL IBAD},
            year = {2006},
            note = {1. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag., M. Ag.
2. AHMAD BAHIEJ, S. H., M. Hurn.},
        keywords = {Pembuktian terbalik, korupsi},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41783/},
        abstract = {Pembuktian terbalik merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diberlakukan untuk mengungkap kasus 
korupsi yang sangat sulit pembuktiannya. Secara yuridis formal, pembuktian ini telah ditetapkan 
dalam Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo  Undang? undang 
Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Pembuktian tersebut diberlakukan 
untuk memberantas merebaknya korupsi yang semakin meningkat dan merugikan kehidupan bangsa dan 
negara. Pembuktian ini juga berguna untuk mengefektifkan dan membantu aparat penegak hukum dalam 
menegakkan keadilan dan mencari kebenaran terutama dalam  masalah  korupsi  yang selam ini 
mengalami  kemandulan  karena sulitnya alat-alat  bukti.
Penelitian ini dilakukan untuk mencari legalitas  penerapannya  dalam  hukum Islam dan kemudian 
mengkomparasikannya dengan hukum positif yang berlaku selama ini. Dalam al-Qur'an tidak secara 
eksplisit dijelaskan adanya pemberlakuan pembuktian terbalik, namun terdapat qorinah yang 
menunjukkan praktek tersebut yaitu dalam kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dituduh berbuat serong 
(QS. Yusuf: 25-29), serta dalam (QS. An-Nur: 6-9) istri yang dituduh suaminya telah melakukan 
perzinahan serta  dalam  hadis  yang  diriwayatkan Baihaqi tentang bukti itu diwajibkan kepada  
penggugat  dan  sumpah  itu  diwajibkan kepada tergugat . Mengingat penerapan beban pembuktian 
terbalik menerapkan sistem praduga bersalah yang melanggar HAM dan dalam Islam melarang menuduh 
seseorang tanpa bukti tapi demi keadilan yang  harus  ditegakkan, juga terdapat kritik terhadap 
relevansi sumpah (hukum Islam) dalam konteks kasus korupsi, ini menimbulkan pro  dan  kontra  
dikalangan  praktisi hukum. Menyikapi pro dan kontra tersebut, maka harus  dicarikan  jalan  keluar 
 yang dapat diterima oleh semua kalangan tanpa menimbulkan persoalan baru. Problem solver tersebut 
juga untuk membantu tujuan diterapkannya beban pembuktian terbalik tersebut demi terwujudnya 
kebenaran dan keadilan dalam hukum.
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk library reserch yang mengedepankan 
literatur baik itu berbasis hukum Islam dan hukum  positif serta kasus-kasus yang tengah terjadi 
yang kemudian membandingkan diantara keduanya. Serta menggunakan pendekatan normatif untuk  
memaparkan  secara  kritis nilai yang terkandung dalam dua hukum  yang  berbeda,  selanjutnya  
dilakukan analisa historis terhadap rekaman-rekaman sejarah yang didalamnya terdapat Qorinah 
(indikasi) yang kemudian dikomparasikan dengan pemikiran modern. Seperti penelitian terdahulu salah 
satunya yang telah ditulis oleh Andi Hamzah tentang penelitian perundang-undangan korupsi  ke  
berbagai  negara, artikel yang ditulis Abdul Wahid yang melihat  pembuktian  terbalik  dalam 
perspektif pidana Islam dan lain  sebagainya.
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran atas produk hukum tentang tindak 
pidana korupsi terutama dalam penerapan beban pembuktian terbalik,  baik dalam perspektif hukum  
positif maupun hukum  Islam.}
}