<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH"^^ . "Bumi Indonesia tentu sangat kaya raya dan melimpah akan sumber daya alamnya,\r\ntentu pemafaatan sebesar-besarnya untuk kemakuran rakyat merupakan hal yang\r\nharus dilaksankan oleh negara, sebagaimana juga amanat konstitusi UUD NRI\r\n1945 Pasal 33 ayat (3). Salah satu potensi sumber daya alam ialah (Minerba)\r\nMineral dan Batubara, dimana masih menjadi komoditas utama dalam penopang\r\nperekonomian nasional, selain itu, dari pertambangan Minerba juga masih\r\nmenjadi penyumbang penerimaan Negara yang cukup besar serta sektor utama\r\ndalam ketahanan energi mauapun kedaulatan energi. \r\nNamun dalam pelaksanan perizinan pertambangan Minerba tersebut masih\r\nmenajadi problematik dan terjadi Tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat\r\nmaupun pemerintah daerah, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun\r\n2020 tentang Mineral dan Batubara, menjadi diskursus untuk dikaji lebih jauh,\r\nsalah satunya bagaimana tinjauan otonomi daerah dalam perizinan tersebut? serta\r\nsudahkan terbangun harmonisasi dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah saat\r\nini? Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan literature research\r\n(penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni\r\npendekatan yuridis-normatif. \r\nAdapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan\r\nhukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum\r\nsekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Teori yang digunakan\r\ndalam penelitian ini diantaranya meliputi teori perundang-undangan, teori\r\notonomi daerah, dan teori kewenangan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan\r\nbahwa, perizinan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana termuat\r\ndalam Undang-Undang Minerba, sangat bertolak belakang dari prinsip otonomi\r\ndaerah maupun bertentangan konstitusi negara UUD 1945 yang telah\r\nmengamanatkan, bahwa pemanfatan sumber daya alam antara pemerintah pusat\r\ndan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. Walaupun secara subtansi muatan\r\ntidak ada tumpang tindih dengan Undang-Undang lain termasuk Undang-Undang\r\nPemerintahan Daerah."^^ . "2021-04-09" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM.: 17103040080"^^ . "AMIEN FAJAR KHUZAENI"^^ . "NIM.: 17103040080 AMIEN FAJAR KHUZAENI"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Text)"^^ . . . . . "15530015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG\r\nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \r\nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN\r\nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \r\nDAERAH (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #43245 \n\nANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG \nMINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 \nTENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN \nUNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN \nDAERAH\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .