<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 )"^^ . "Penelitian ini merupakan usaha untuk menelaah pasal 19 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan wali bagi perempuan dalam pelaksanaan akad nikah untuk mendapatkan sahnya perkawinan. Pasal tersebut secara langsung ataupun tidak berseberangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan bertentangan dengan UUD 1945 (pasal 27) bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran wali dalam perkawinan bagi perempuan? Masih relevan-kah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan masalah tersebut dengan kondisi sosial kemasayarakatan dewasa ini? Apa jaminan dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak melanggar hak-hak perempuan dalam perkawinan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifanalitik- komparatif, yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan suatu masalah tentang independesi perempuan dalam pelaksanaan akad nikah dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan membandingkan keduanya untuk diperoleh perbedaan dan persamaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), atau penelitian yang mempergunakan karyakarya kepustakaan sebagai sumber data utama, disamping dokumen-dokumen lain yang mendukung validitas penelitian yang dilakukan. \r\nKesimpulan dari penelitian ini adalah pertama,Pelaksanaan akad nikah menurut KHI tidak membenarkan adanya independensi perempuan secara mutlak meskipun sudah berumur 21 tahun atau mukallaf, di antaranya tertuang pada pasal 14 dan pasal 19 KHI. Sementara, pelaksanaan akad nikah menurut HAM membenarkan adanya independensi perempuan secara mutlak, bagi perempuan yang sudah dewasa. Hal itu berarti pelaksanaan akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Bab IV pasal 19 tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan bertolak belakang dari prinsip hukum yang menjujung tinggi keadilan memberikan jaminan atas independensi perempuan dalam pelaksanaan akad nikah, tanpa adanya tekanan, paksaan atau terikat dengan pihak lain, sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Kedua adalah Impres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 19 tentang wali nikah bertentangan dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi khususnya pasal 10 ayat (1) dan (2). Dengan kata lain, ketentuan adanya wali dalam pelaksanaan perkawinan bagi perempuan yang sudah dewasa melanggar (mendiskriminasi) hak-hak independensi perempuan. \r\nNamun, pada perempuan yang belum dewasa (cakap hukum) kedua aturan tersebut memiliki tujuan sama yaitu mengangkat harkat dan martabat perempuan. Jika dalam Hak asasi manusia perempuan diberikan kebebasan tanpa adanya diskriminasi melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan guna mengangkatharkat dan martabat perempuan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam dengan adanya keberadaan wali sebagai salah satu rukun dalam pelaksanaan perkawinan bagi perempuan yang belum dewasa bertujuan melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. "^^ . "2010-04-29" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"^^ . . . "Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"^^ . . . . . . . . . . " "^^ . "BUDIYANTO NIM. 03360168"^^ . " BUDIYANTO NIM. 03360168"^^ . . . . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Text)"^^ . . . . . "BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Text)"^^ . . . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . . . . "INDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 ) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #4434 \n\nINDEPENDENSI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (STUDI ATAS KETENTUAN HUKUM DALAM INPRES NO. 1 TAHUN 1991 DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 )\n\n" . "text/html" . . . "Perbandingan Madzhab"@en . .