eprintid: 44658
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12243
dir: disk0/00/04/46/58
datestamp: 2021-09-21 09:39:23
lastmod: 2021-09-21 09:39:23
status_changed: 2021-09-21 09:39:23
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: Abdul Hakam Adlhani, NIM.: 13370047
title: KEBEBASAN BESERIKAT DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
ispublished: pub
subjects: org_mas
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: ormas; maslahah; kebebasan berserikat
note: Pembimbing: Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag
abstract: Tahun 2017, dalam masa pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 oleh presiden dan disetujui bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sudah banyak menuai pro-kontra dari masyarakat.
Rumusan permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana Kebebasan Berserikat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan perspektif Maslahah Mursalah?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriftif-analisis, yaitu penelitian guna berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan Hukum Normatif atau sering juga disebut sebagai pendekatan Yuridis-Normatif, adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative.
Kebebasan berserikat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilihat dari perspektif Maslahah Mursalah, yang menjamin dapat terjalankannya kebebasan berserikat sesuai dengan yang sudah tertera dalam konstitusi dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945, serta dilihat dalam perspektif Maslahah Mursalah bagi peneliti sudah memenuhi poin penting yaitu kemaslahatan bersama.
date: 2020-12-18
date_type: published
pages: 197
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Abdul Hakam Adlhani, NIM.: 13370047  (2020) KEBEBASAN BESERIKAT DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44658/1/13370047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44658/2/13370047_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf