%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Muhamad Fachrul Falaq, NIM : 14370044
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2020
%F digilib:44897
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K siyasah dusturiyah; siyasah qada’iyyah; fiqih siyasah
%P 113
%T KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  DALAM PASAL 10 AYAT 1 HURUF B  UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  PERSPEKTIF SIYASAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44897/
%X Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen memperjelas  fungsi tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada prinsip  check and balances sebagai konsekuwensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana  diatur dalam UUD 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan akan terjadi  sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mengingat UUD 1945 maupun Undang-  Undang Nomor 24 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan secara detail pelaksanaan kewenangan tersebut,  sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang  diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenagnya. Walaupun putusan  Mahkamah Konstitusi sifatnya tidak harus menjadi yurisprudensi dan otomatis berlaku  tetapi pertimbangan hukumnya cukup relevan dan penting untuk dikaji. Dalam sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi, belum  ada satupun norma yang mengaturnya secara eksplisit. Dalam penelitian ini, penyusun  mengkaji bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor  24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan bagimana siyasah dusturiyyah  memandang Undang-Undang tersebut.  Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian  kepustakaan (library ressearch). Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan  deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.  Sumber data yang menggunakan sumber data primer yang berupa Undang-  Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga data  sekunder yang meliputi buku-buku literatur lainnya yang membahas tentang  siyasah dusturiyyah, siyasah qad{a’iyyah, Mahkamah Konstitusi dan peradilan  Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori siyasah dusturiyyah  untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam (studi pasal 10 ayat  1 huruf b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  Serta pandangan siyasah qad{a’iyyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi.  Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik yang terjadi terkait  kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 tidak relevan lagi  dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan  ini sehingga perlu ada perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak  diberikan oleh UUD 1945. Dalam kajian siyasah dusturiyyah terdapat lembaga  peradilan yang dikenal sebagai wilayah al- qad{a’ yang kusus menagani kezaliman  para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau  undang-undang.
%Z Pembimbing: DR. H. M. Nur, S.AG., M.AG.