@phdthesis{digilib44899,
           month = {October},
           title = {HAK ATAS INFORMASI HAK GUNA USAHA
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN
PERSPEKTIF SIY{\=A}SAH},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 14370062 Eko Nurwahyudin},
            year = {2020},
            note = {Pembimbing: Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag},
        keywords = {Siy{\=a}sah Syar?iyyah; reforma agraria; konflik agraria},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44899/},
        abstract = {Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Joko Widodo dan
Muhammad Jusuf Kalla, wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang
Pertanahan semakin digaungkan. Melalui Surat Undangan Rapat Kerja Nomor
LG/15338/DPR RI/IX/2019 yang dikeluarkan tanggal 3 September 2019, DPR
RI dan Pemerintah (Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri Dalam Negeri RI,
Menteri PUPR RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri
Kelautan dan Perinakan RI, Menteri ESDM RI dan Menteri Hukum dan Ham
RI) menjadwalkan perihal ; laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan
terhadap RUU tentang Pertanahan, pandangan/pendapat akhir fraksi-fraksi
terhadap RUU tentang Pertanahan, penandatanganan naskah RUU Pertanahan
dan sambutan Wakil dari Pemerintah. Di tengah getolnya Pemerintah dan DPR
mengesahkan RUU Pertanahan ini, koalisi masyarakat sipil dan pakar agraria
menolak RUU Pertanahan karena dianggap bertolak belakang dengan prinsipprinsip
reforma agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta tidak mampu menjawab lima
pokok krisis agraria yang tengah dihadapi Indonesia. Adapun dalam penelitian
ini, penyusun tertarik mengkaji sejauh mana negara hadir melaksanakan
perlindungan, penjaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia memberikan akses
informasi publik terhadap Hak Guna Usaha dalam RUU Pertanahan pada Pasal
46 ayat (8) dan (9), keterkaitannya dengan kemaslahatan warga negara serta
bagaimana pandangan Siy{\=a}sah Syar?iyyah dan Siy{\=a}sah Dust{\=u}riyyah terhadap
ketentuan pasal RUU Pertanahan tersebut.
Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan penelitian kepustakaan
(library research). Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif-analitik.
Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan yakni normatif yuridis dengan
menelaah bahan pustaka baik data primer berupa Rancangan Undang Undang
Pertanahan dan data sekunder meliputi Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Pertanahan, berbagai laporan rapat sidang penyusunannya, penelitian
terdahulu, jurnal, buku, peraturan perundang undangan di Indonesia yang
membahas Hak Atas Informasi Hak Guna Usaha serta putusan-putusan
pengadilan yang berkaitan.
Setelah dianalisa, Pasal 46 ayat (8) dan (9) Rancangan Undang-Undang
Pertanahan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 28F
Undang-Undang Dasar 1945, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah
Qur?ani maupun Hadisi dalam teori Siy{\=a}sah Syar?iyyah, tidak berorientasi
untuk mengatasi konflik struktural agraria sengketa HGU dan praktik korupsi
agraria, tidak terpenuhinya al-Dlar{\=a}riyyatu al-Khams (lima pokok kebutuhan
primer yang harus dijaga) bahkan berpotensi melanggengkan pertentangan
norma hukum yang seharusnya dihindarkan dalam teori Siy{\=a}sah Dust{\=u}riyyah.}
}