%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Eko Nurwahyudin, NIM.: 14370062
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2020
%F digilib:44899
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Siyāsah Syar’iyyah; reforma agraria; konflik agraria
%P 170
%T HAK ATAS INFORMASI HAK GUNA USAHA  DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN  PERSPEKTIF SIYĀSAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44899/
%X Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Joko Widodo dan  Muhammad Jusuf Kalla, wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang  Pertanahan semakin digaungkan. Melalui Surat Undangan Rapat Kerja Nomor  LG/15338/DPR RI/IX/2019 yang dikeluarkan tanggal 3 September 2019, DPR  RI dan Pemerintah (Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri Dalam Negeri RI,  Menteri PUPR RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri  Kelautan dan Perinakan RI, Menteri ESDM RI dan Menteri Hukum dan Ham  RI) menjadwalkan perihal ; laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan  terhadap RUU tentang Pertanahan, pandangan/pendapat akhir fraksi-fraksi  terhadap RUU tentang Pertanahan, penandatanganan naskah RUU Pertanahan  dan sambutan Wakil dari Pemerintah. Di tengah getolnya Pemerintah dan DPR  mengesahkan RUU Pertanahan ini, koalisi masyarakat sipil dan pakar agraria  menolak RUU Pertanahan karena dianggap bertolak belakang dengan prinsipprinsip  reforma agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta tidak mampu menjawab lima  pokok krisis agraria yang tengah dihadapi Indonesia. Adapun dalam penelitian  ini, penyusun tertarik mengkaji sejauh mana negara hadir melaksanakan  perlindungan, penjaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia memberikan akses  informasi publik terhadap Hak Guna Usaha dalam RUU Pertanahan pada Pasal  46 ayat (8) dan (9), keterkaitannya dengan kemaslahatan warga negara serta  bagaimana pandangan Siyāsah Syar’iyyah dan Siyāsah Dustūriyyah terhadap  ketentuan pasal RUU Pertanahan tersebut.  Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan penelitian kepustakaan  (library research). Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif-analitik.  Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan yakni normatif yuridis dengan  menelaah bahan pustaka baik data primer berupa Rancangan Undang Undang  Pertanahan dan data sekunder meliputi Naskah Akademik Rancangan Undang-  Undang Pertanahan, berbagai laporan rapat sidang penyusunannya, penelitian  terdahulu, jurnal, buku, peraturan perundang undangan di Indonesia yang  membahas Hak Atas Informasi Hak Guna Usaha serta putusan-putusan  pengadilan yang berkaitan.  Setelah dianalisa, Pasal 46 ayat (8) dan (9) Rancangan Undang-Undang  Pertanahan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 28F  Undang-Undang Dasar 1945, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah  Qur’ani maupun Hadisi dalam teori Siyāsah Syar’iyyah, tidak berorientasi  untuk mengatasi konflik struktural agraria sengketa HGU dan praktik korupsi  agraria, tidak terpenuhinya al-Dlarāriyyatu al-Khams (lima pokok kebutuhan  primer yang harus dijaga) bahkan berpotensi melanggengkan pertentangan  norma hukum yang seharusnya dihindarkan dalam teori Siyāsah Dustūriyyah.
%Z Pembimbing: Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag