eprintid: 45212
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 13116
dir: disk0/00/04/52/12
datestamp: 2021-11-26 03:18:54
lastmod: 2021-11-26 03:18:54
status_changed: 2021-11-26 03:18:54
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: Musfira Rahmi, NIM.: 17103050028
title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH CERAI TALAK
ispublished: pub
subjects: cer_isl
divisions: huk_kel
full_text_status: restricted
keywords: nafkah iddah; mut'ah; cerai talak; pengadilan
note: Pembimbing :  Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’i, M.Si.
abstract: Nafkah iddah dan mut’ah diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam. Undang-undang menyebut nafkah iddah dan mutah sebagai biaya penghidupan yang diberikan suami kepada mantan istri yang dicerainya. Hukum Islam menyebutkan bahwa pemberian nafkah kepada istri setelah diceraikan bersifat wajib dan bertujuan untuk menyenangkan hati istri yang dicerai. Hakim di pengadilan wajib menentukan jumlah kadar nafkah iddah dan mut’ah dengan pertimbangan kesanggupan suami. Perkara cerai talak nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tidak mencantumkan amar putusan mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut’ah sedangkan dalam dalil permohonannya istri sudah memenuhi syarat-syarat mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk itu skripsi ini akan meneliti bagaimana penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah dan tinjauan yuridis terhadap putusan nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs yang tidak mencantumkan amar putusan pembebanan nafkah iddah dan mut’ah perkara cerai talak.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library-research dengan pengumpulan data berupa dokumentasi, kajian kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dengan maksud hukum nafkah iddah dan mut’ah secara jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan-aturan mengenai nafkah iddah dan mut’ah memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam sebagai pokok acuan terhadap permasalahan yang dikaji.
Hasil dari penelitian perkara nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs didapat bahwa hakim selain memiliki pertimbangan hukum tertulis juga memiliki pertimbangan yang menyangkut kemaslahatan dari para pencari hukum. Dalam perkara ini hakim memutus secara verstek karena istri sebagai pihak termohon tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah datang menghadap ke pengadilan. Menurut tinjauan yuridis hal ini boleh saja karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang penjatuhan hukuman lain terhadap putusan verstek, namun dalam hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal putusan verstek hal ini kurang sejalan karena disebutkan dalam syari’at mantan istri yang diceraikan wajib menerima nafkah iddah dan mut’ah kecuali dalam keadaan yang tidak dapat menerima nafkah tersebut.
Kata Kunci : Nafkah Iddah dan Mut’ah, Cerai Talak.
date: 2021-04-05
date_type: published
pages: 106
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS  SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Musfira Rahmi, NIM.: 17103050028  (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH CERAI TALAK.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45212/2/17103050028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45212/1/17103050028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf