eprintid: 45237
rev_number: 18
eprint_status: archive
userid: 13116
dir: disk0/00/04/52/37
datestamp: 2021-11-29 07:06:56
lastmod: 2022-11-10 07:25:04
status_changed: 2021-11-29 07:06:56
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: Andre Afrima Putra, NIM.: 17103070016
title: KELEMBAGAAN NAGARI
DALAM PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH
ispublished: pub
subjects: hukum
subjects: hukum_adat
divisions: jur_syi
full_text_status: restricted
keywords: Peraturan daerah; dusturiyah; Kelembagaan Nagari
note: Pembimbing.: Dr. H. M. Nur, S. Ag, M.Ag
abstract: Skripsi ini mengkaji tentang kelembagaan Nagari dalam peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 perspektif siyasah dusturiyah. Nagari Sumatera Barat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas wilayah tertentu. Dalam peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 Kelembagaan Nagari terdiri atas kerapatan adat Nagari, pemerintahan Nagari dan peradilan adat Nagari. Pembentukan kelembagaan Nagari merupakan perubahan atas pemerintahan desa menjadi pemerintahan Nagari. Pembentukan kelembagaan ini bertujuan agar terciptanya pemerintahan sesuai dengan karakteristik masyarakat Sumatera Barat sebagai desa adat. Namun dalam pengimplementasian kelembagaan Nagari muncul persoalan kelembagaan terkait struktur lembaga Nagari dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini penyusun mengkaji tentang bagimana peralihan pemerintahan Nagari dan dualisme kepemimpinan dalam kelembagan islam dan bagaimana kedudukan dan fungsi kelembagaan Nagari dalam peraturan daerah Sumatara Barat nomor 7 tahun 2018 perspektif siyasah dusturiyah.
Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara sebagai penguat dari sumber pustaka. sifat penelitian ini adalah kualitatif deskritif –analitik. Sumber data primer berupa peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Selanjutnya data sekunder berupa buku-buku, jurnal, wawancara dan literatur lain yang membahas mengenai siyasah dusturiyah. Peraturan daerah Sumatera Barat tentang Nagari dan kelembagaan islam. Teori yang digunakan adalah teori siyasah dusturiyah sebagai pisau analisis kelembagaan Nagari dalam peraturan daeran provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa regulasi dalam peralihan kelembagaan Nagari belum sesuai dengan desa adat (babaliak kanagari) yang malahirkan dualisme kepemimpinan dalam nagari. Karena adanya dua sistem pemerintahan desa adat dan desa administratif yang perlu dijelaskan secara tegas dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat tentang Nagari. Sehingga peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, perlu dikaji ulang dalam ketentuan kelembagaan Nagari. Dalam kajian siyasah dusturiyah menunjukan bahwa struktur pemerintahan Nagari terdapat sitem campuran antara desa dan desa adat. Hal ini akan menimbulkan persoalan dalam pemerintahan Nagari dengan adanya dua kepemimpinan Nagari. Pemerintahan Nagari perlu menjadi lembaga pemerintahan yang mengintegrasikan dengan nilai lokal kedalam badan administrasi publik melalui adaptasi kelembagaan yang tempat. Dengan menyusun regulasi yang jelas dalam peraturan daerah tentang Nagari.
date: 2021-02-18
date_type: published
pages: 124
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS  SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Andre Afrima Putra, NIM.: 17103070016  (2021) KELEMBAGAAN NAGARI DALAM PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45237/1/17103070016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45237/8/17103070016_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf