%A NIM.: 17103070044 Muh. Rifaul Imani
%O Pembimbing.: Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
%T DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PERSPEKTIF AL-MASLAHAH
%X Di Akhir tahun 2019 lalu ada suatu peristiwa hukum sehingga terjadinya sebuah
kegaduhan yakni dengan diundangkannya secara resmi Undang-Undang No. 19
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melakukan perubahan
Undang-Undang KPK terbaru ini dari aspek politiknya Undang-Undang ini
dianggap dilakukan secara tergesa-gesa. Sedangkan dari aspek materi muatan,
didalamnya dibentuk perihal Dewan Pengawas. Ada pro kontra terkait
pembentukan Dewan Pengawas ini, bukan sekedar mengawasi melainkan ikut
melakukan pemberian izin terkait penyadapan yang itu banyak dianggap bisa
melemahkan KPK.
Pada penelitian ini ada dua masalah yang diangkat yaitu Bagaimana kedudukan
Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana tinjauan al-Mas}lahah terhadap
kedudukan Dewan Pengawas KPK? Menggunakan jenis penelitian hukum normatif
yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi
nilai-nilai, hukum positif, dan pendekatan undang-undang. Sumber data Primer
penelitian ini adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2002 jo Undang-undang No.
19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Data
Sekundernya meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan peneltian, artikelartikel
dan karya ilmiah yang mampu dijadikan alat untuk membantu penelitian ini.
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan peraturanperaturan
yang berkaitan dengan masalah Dewan Pengawas.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Dewan Pengawas adalah sebagai
lembaga pengawas yang melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang
KPK serta mempunyai kewenangan perizinan penyadapan, penyitaan dan
penggeledahan yang dilakukan KPK. Dewan pengawas dalam hal ini keberadaanya
masuk dalam kategori al-Mas}lahah al-Hajiyyah yang dibutuhkan sebagai
penyempurna untuk KPK dalam rangka memberantas korupsi. Dewan Pengawas
juga tegasnya masuk dalam kategori al-Mas}lahah al-Mursalah yang didiamkan
oleh nass karena tidak ada dalil yang melarang atau memerintahkan selagi hal itu
baik dan tidak bertentangan dengan syara’. Disamping itu Dewan Pengawas juga
bermaslahat dengan kehadirannya bagi lembaga KPK dan juga masyarakat karena
terselenggaranya check and balance agar tidak terjadi kesewenang-wenangan
dalam tubuh KPK sebagai lembaga antirasywah yang dipercayai masyarakat dalam
rangka penegakan pemberantasan korupsi.
%K KPK, Dewan Pengawas, al-Maslahah
%D 2021
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib45241