@phdthesis{digilib45251,
           month = {April},
           title = {BIROKRASI KERAJAAN MATARAM ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN AGUNG TAHUN 1613-1645 M},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 15120092 Fahmy Fadholi},
            year = {2021},
            note = {Pembimbing : Riswinarno, SS, MM},
        keywords = {Birokrasi Mataram Islam, Sultan Agung, ?Ashabiyah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45251/},
        abstract = {Kerajaan Mataram Islam memiliki arti penting dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara, khususnya 
di Jawa. Sultan Agung adalah raja ke III (1613- 1645 M) Mataram yang memiliki peran besar terhadap 
kejayaan kerajaan. Pada masa awal atau selama masa kekuasaannya, kondisi pemerintahan diliputi 
ketegangan politik, baik dengan para penguasa Jawa di wilayah lainnya, maupun dengan bangsa asing 
yang   berujung   pada   peperangan.   Hal   ini   terjadi,   di   samping   karena   untuk 
mempertahankan  daerah  kekuasaan,  juga  untuk  memperluas  ekspansi  wilayah sebagai misi Sultan 
Agung, yaitu menguasai Jawa
Kebijakan Sultan Agung membagi dalam dua bagian kepemimpinan, yakni birokrasi pemerintahan pusat 
(Keraton) dan birokrasi pemerintahan daerah di luar Keraton (mancanegara). Birokrasi pemerintahan 
pusat dipimpin langsung oleh raja yang   berkuasa   berdasarkan   pada   garis   kekuasaan   
kharismatik   tradisional. Sementara itu, wilayah kekuasaan birokrasi pemerintahan daerah meliputi 
daerah- daerah  di  luar  Keraton  dan  daerah-daerah  pesisir.  Dari  kebijakan  Sultan  Agung 
dalam  mengatur   wilayah  kekuasaannya  tersebut  akan  menimbulkan   dampak perubahan dalam 
berbagai bidang antara lain; bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Obyek   kajian   tentang   birokrasi   ini   diteliti   dengan   menggunakan   dua pendekatan yaitu 
politik dan sosiologi. Untuk mempermudah penelitian digunakan teori ?ashabiyah menurut Ibnu 
Khaldun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui birokrasi  Mataram  Islam  masa  Sultan  Agung,  
untuk  mengetahui  faktor  yang mendorong  tumbuhnya  birokrasi  yang  kuat,  dan  untuk  
mengetahui  konsep  teori ?ashabiyah Ibnu Khaldun dan relevansinya dalam birokrasi Mataram Islam 
masa Sultan Agung. Penelitian ini membuktikan bahwa teori ?ashabiyah Ibnu Khaldun ini sebagai 
sarana untuk mencapai suatu kekuasaan yang ingin dicapai dengan cara menjalankan  solidaritas  
kelompok,  yang  dimana  birokrasi  Mataram  Islam  ini ditinjau   menggunakan   solidaritas   
sosial   masyarakat   dengan   sistem   konteks kekuasaan politiknya dikuasai oleh keluarga besar 
Kerajaan Mataram Islam secara turun temurun.
Dalam   menjalankan   pemerintahan   birokrasi   kerajaan   Mataram   dibagi menjadi  dua  bagian,  
yakni  birokrasi  pemerintahan  pusat  (keraton)  dan  birokrasi pemerintahan daerah di luar 
keraton (mancanegara). Birokrasi pemerintahan pusat dipimpin  langsung  oleh  raja  yang  berkuasa  
berdasarkan  pada  garis  kekuasaan kharismatik tradisional. Sementara itu, wilayah kekuasaan 
birokrasi pemerintahan daerah meliputi daerah-daerah di luar kraton dan daerah-daerah pesisir 
dipimpin langsung oleh raja melalui wakil setingkat menteri atau disebut dengan wedana.}
}