eprintid: 46008
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 12460
dir: disk0/00/04/60/08
datestamp: 2021-10-27 07:54:14
lastmod: 2021-10-27 07:54:14
status_changed: 2021-10-27 07:54:14
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muh.khabib@uin-suka.ac.id
creators_name: Wikrama Erlangga, NIM.: 17103070058
title: URGENSI TUGAS WAKIL MENTERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
ispublished: pub
subjects: huk_tata
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: Tugas, Wakil Menteri, Maṣlaḥah Mursalah.
note: Pembimbing : Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
abstract: Di akhir tahun 2019 tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo kembali melantik 12 wakil menteri guna membantu kerja sejumlah menteri di periode keduanya sebagai seorang pemimpin negara. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019. Dalam pengangkatan jabatan wakil menteri terbaru ini dari aspek politiknya dianggap dilakukaan secara tergesa-gesa dan bertujuan hanya untuk menfalisitasi terhadap partai pendukung. Ada pro kontra terkait pengangkatan kembali jabatan wakil menteri ini, bukan sekedar sebagai pembantu menteri melainkan seberapa penting tugas wakil menteri tersebut. Pengangkatan wakil menteri ini dipandang bisa melemahkan kinerja lembaga kementerian, disamping memperbanyak jalur biokrasi juga dalam hal pengeluaran anggara negara. penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkap urgensi dibentuknya jabatan wakil menteri. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa efektif jabatan wakil menteri dalam lembaga kementerian.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menekankan perolehan datanya dari sumber pustaka, baik dari bahan primer seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri maupun bahan sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya. Urgensi jabatan wakil menteri dalam kementerian dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif dan perspektif maṣlaḥah mursalah.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tugas wakil menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 merupakan tugas-tugas yang masih umum dan belum sesuai dengan latar belakang pembentukan wakil menteri yaitu membantu menteri dalam menangani beban kerja yang dianggap khusus. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif maṣlaḥah mursalah, jabatan dan tugas wakil menteri ini keberadaaanya belum dipandang urgen dan maṣlaḥah, karena dalam lembaga kementerian sudah terdapat pembantu-pembantu menteri dengan tugas-tugas yang telah diamanahan oleh Undang-Undang.
date: 2021-05-28
date_type: published
pages: 99
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Wikrama Erlangga, NIM.: 17103070058  (2021) URGENSI TUGAS WAKIL MENTERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46008/1/17103070058_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46008/2/17103070058_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf