@phdthesis{digilib46560,
           month = {August},
           title = {REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA PERSPEKTIF SIY{\=A}SAH TASYRI?IYYAH},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 16370025 HERLIN NUR LATHIFAH},
            year = {2021},
            note = {Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.},
        keywords = {pedofilia, kebijakan hukum pidana, siy{\=a}sah tasyri?iyyah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46560/},
        abstract = {Kasus kekerasan seksual pada anak merupakan suatu masalah yang serius yang dapat memberikan efek berkepanjangan bagi korban baik secara fisik maupun psikis. Untuk meminimalisir serta mencegah hal itu pemerintah berulang kali melakukan perubahan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) agar jera dan takut. Perubahan ini atas dasar tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terhadap hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tetang Perlindungan Anak.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) mengenai perubahan kebijakan hukum pidana pelaku pedofilia dalam perspektif siy{\=a}sah tasyri?iyyah dengan mengkaji beberapa buku, jurnal ilmiah, artikel untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana penulis mengumpulkan data dan menalaah dari sumber primer maupun sekunder yang bersifat deskriptif-analisis dimana penulis mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada teori negara hukum, kebijakan hukum pidana, dan siy{\=a}sah tasyri?iyyah.
Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum pidana yang terjadi di Indonesia disesuaikan dengan kondisi sosial masayarakat saat ini. Menurut pandangan siy{\=a}sah tasyri?iyyah, dalam melakukan perubahan kebijakan hukum pidana pelaku pedofilia sudah mewujudkan nilai-nilai Al-Qur?an dan Sunnah. Perubahan kebijakan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia.}
}