%A NIM.: 19202010005 Abd Munib, S.Sos.
%O Pembimbing : Dr. H. M. Kholili,M.Si.
%T DISKURSUS SERTIFIKASI KHOTIB: PANDANGAN ORGANISASI KEAGAMAAN DI PAMEKASAN
%X Sertifikasi khotib yang diwacanakan Kemenag RI sejak 2017 sebagai upaya mencetak
khotib profesional menuai pro-kontra di kalangan individu maupun kelompok.
Kelompok organisasi keagamaan seperti SI, Muhammadiyah, dan NU Cabang
Pamekasan juga memiliki narasi keagamaan dan kebangsaan serta logika berpikir
yang berbeda tentang wacana program sertifikasi khotib ini. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi dan teknik
pengumpulan data wawancara mendalam yang diperjelas dengan observasi serta
penelusuran dukumen. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan narasi
keagamaan dan kebangsaan. Narasi keagamaan SI menganggap wacana sertifikasi
khotib bagian dari upaya menodai keluhuran tujuan dakwah itu sendiri. Narasi
keagamaan Muhammadiyah menganggap bahwa program sertifikasi khotib
menganggu misi kerasulan yang sekaligus berpotensi mempersempit ruang gerak
khotib. Narasi keagamaan NU menganggap wacana sertifikasi khotib menjadi upaya
pemerintah agar syiar Islam disampaikan oleh figur yang betul-betul memiliki
pemahaman Agama mumpuni. Narasi kebangsaan Muhammadiyah menganggap
program sertifikasi sebagai langkah berlebihan pemerintah untuk terlalu ikut campur
mengatur wilayah yang sebaiknya tidak perlu disentuh. Narasi kebangsaan NU
menganggap secara doktrinal negara memiliki otoritas sehingga program sertifikasi
khotib pantas diakui dan dijalankan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya
penggunaan logika berpikir tersendiri yang diklasifikasikan pada poros, kesamaan,
dan campuran pandangan. Poros pandangan ini terlihat dari SI yang menegaskan agar
program sertifikasi khotib tidak dilanjut oleh pemerintah karena bertendesi
menghalang-halangi kegiatan dakwah. Adapun Muhammadiyah berpegang pada
keyakinannya bahwa setiap khotib pada hakikatnya sudah mengerti tentang sumber
Islam yang mengatur tata cara dalam cara menyampaikan pesan sehingga wacana
sertifikasi ini dinilai tidak jelas fungsinya kecuali menambah beban. Sedangkan asas
poros pandangan NU didasarkan pada kontribusi pemerintah untuk mewujudkan
khotib profesional yang anti radikal dan ekstrimisme. Kesamaan pandangan SI,
Muhammadiyah, dan NU tentang program sertifikasi khotib terletak pada praktiknya
agar pemerintah atau Kemenag RI sekadar menjadi fasilitator. Artinya, pemerintah
dan isntansinya hanya cukup menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam
mewujudkan penceramah profesional. Campuran pandangan tentang sertifikasi
terlihat dari penggunaan isu lain yang sengaja dikait-kaitkan. SI mengaitkan wacana
sertifikasi khotib dengan ketidak-puasan pemerintah terhadap konten ceramah yang
kemudian menyebakan penceramah tersandung hukum. Muhammadiyah mengaitkan
wacana sertifikasi khotib dengan rilis pemerintah terkait khotib radikal sehingga
wacana sertifikasi khotib ini dinilai tidak akan transparan. NU mengaitkan wacana
sertifikasi khotib dengan negara lain yang telah sukses memberlakukan program
sertifikasi khotib seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Brunai.
%K Sertifikasi Khotib, Khotib Profesional, dan Organisasi Keagamaan.
%D 2021
%I SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib46666