%A NIM. 19205010063 Dr. Muthiullah, S.Fil.I., M.Hum.
%O Pembimbing : Dr. Muthiullah, S.Fil.I., M.Hum.
%T TESIS KRITIK EPISTEMOLOGI AL-QADB WA AL-BAST TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK HAMKA
%X Persoalan pokok dalam penelitian ini adalah Pertama, persoalan epistemologi
pemikiran politik Hamka. Kedua, problem literatur karya Hamka. Ketiga, problem
kontekstualisasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas persoalan tersebut
dan sekaligus menjadi rumusan dari penelitian ini.
Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
dan penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan kerangka teori epistemologi alqadb
wa al-bast Abdulkarim Soroush. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptifanalis,
dan metode komparatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan filosofis,
dan pendekatan studi tokoh.
Hasil penelitian yang penulis temukan ialah: Pertama, dalam melihat posisi agama
bagi Hamka, berdasarkan epistemologi al-qadb wal bast, (1) Prinsip koherensi atau
keterpaduan dan korespondensi, yakni Hamka menunjukkan adanya kesesuaian antara
pernyataan (dalil-dalil naqli/wahyu) yang berkaitan sebagai sumber informasi dengan
dikonfirmasi dan diolah oleh akal (rasio), serta situasi empiris sebagai bukti penguatan
dari pernyataannya; (2) Prinsip interpenetrasi yakni menggunakan metode deduktifaprioris
dan menjelaskan urgensi keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan agama,
terutama soal bernegara (politik) sebagai perluasan dengan beragama sebagai
implementasinya (penyempitannya); (3) Prinsip evolusi, yakni Hamka menempatkan akal
(rasio) sebagai alat berpikir, dan pengalaman (empiris) sebagai objek penguatan bagi
rasio berdasarkan realitas sosial-politik dan pengalaman hidupnya, yang kemudian akan
menjadi evolusi, yakni bagian dari pembentukan akhlak, serta wahyu (tauhid) sebagai
dasar atau sumbernya.
Kedua, mengenai bipolaritas pemikiran politik Hamka, dapat dipahami
bahwasanya Hamka terkesan memaksakan ajaran Islam dalam praktik demokrasi. Hal ini
terlihat dari gagasan pemerintahan terkait solusi yang ditawarkan Hamka terkait
demokrasi-takwa sebagai sintesis Islam dan demokrasi, serta memahami agama sebagai
dasar bernegara, dan memahami demokrasi sebagai terminologi bentuk pemerintahan
mayoritas dan mereduksi minoritas. Kendati demikian, pemaksaan tersebut tentu tidak
didorong oleh egosentris Hamka semata, melainkan dikarenakan kekhawatiran Hamka
terhadap dampak dominasi nasionalisme-sekuler yang tentu akan menepiskan agama
dalam wilayah publik.
Ketiga, nilai esensial yang ingin diperjuangkan dan menjadi dasar Hamka adalah
nilai tauhid sebagai basis moral dan tolak ukur kebenaran mutlak dalam bermasyarakat
dan bernegara, serta terkait syarat elite politik mewujudkan idenya tersebut, yakni
menjadikan moral agama sebagai basis bermasyarakat dan bernegara.
Keempat, kritik terhadap pemikiran politik Hamka: pentingnya mendudukkan
konsep agama dengan interpretasi agama; urgensi teori epistemologi al-qadb wa al-bast
sebagai perpaduan pengetahuan agama dan non-agama, terutama pada kajian politik hak
asasi manusia dan demokrasi; gagasan pemerintahan demokrasi-religius sebagai moderasi
bernegara, dan bukanlah dimaksudkan menjadikan agama sebagai dasar suatu negara,
melainkan sebagai basis moral bernegara, dan tidak melahirkan hegemoni serta tirani
mayoritarianisme kekuasaan agama.
%K Kritik, al-Qadb wa al-Bast, Pemikiran, Politik, Hamka
%D 2021
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib48813