The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA)
Keterangan saksi sangat diperlukan untuk mendukung proses persidangan dalam hal pembuktian perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa. Menurut Pasal 1 ayat 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana Islam juga mensyaratkan seorang saksinya dapat melihat dan berbicara. Namun terdapat problematika bagi seorang yang mengalami disabilitas sensorik, karena dia memiliki keterbatasan dalam salah satu fungsi dari panca indera. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan seorang saksi penyandang disabilitas sensorik yang tidak mampu memenuhi salah satu syarat tersebut dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan dan bagaimana kedudukan beserta kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia, sehingga dituangkan menjadi judul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (Perspektif Hukum Acara Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana di Indonesia).” Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Dengan dasar teori pembuktian dan teori unus testis nulus testis. Teori unus testis nulus testis mempunyai kegunaan yaitu untuk mencari bukti-bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang berlangsung. Sementara teori yang digunakan untuk mengkaji masalah menggunakan teori pembuktian sebagai tolak ukur untuk menganilisis dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana terdapat pesamaan yaitu keduanya menjelaskan secara jelas bahwa pembuktian dari saksi penyandang disabilitas sensorik bisa dengan tulisan maupun bahasa isyarat, meskipun dalam Hukum Acara Pidana Islam terdapat beberapa perbedaan mengenai kedua pembuktian tersebut, namun mayoritas ulama membolehkan memakai kedua cara pembuktian tersebut karena keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti berbicara. Namun terdapat sedikit perbedaan didalam kedudukannya, menurut Hukum Acara Pidana Islam kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik hanya sebagai alat bukti keterangan saksi, sedangkan dalam hukum acara pidana ada dua yaitu sebagai alat bukti keterangan saksi dan petunjuk.
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 17103060040 Fatahilah Ali Muhammad
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA) (Text)
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA) (Other)
HTML Summary of #48962 KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA)