TY  - THES
N1  - Pembimbing: Dr. Moh Tamtowi. M.Ag.
ID  - digilib48975
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48975/
A1  - Ratih Wahyuni, NIM.: 17103070080
Y1  - 2021/12/17/
N2  - Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dianalisis menggunakan Hukum Pertanahan di Indonesia dan Siyasah Tasyri?iyyah. Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan jaminan terselenggaranya pengadaan tanah dengan pelaksanaannya yang mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan dan demokratis. Dalam hal ini apakah UU Nomor 2 Tahun 2012 telah menjamin keadilan bagi pihak lain yang mengajukan tuntutan mengenai kebenaran data pada bukti kepemilikan hak objek pengadaan tanah dengan adanya kalimat ?tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari? pada Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 serta apakah dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya telah memenuhi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Siyasah Tasyri?iyyah.
Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam mencari sumber data dan dapat dilakukan berdasarkan karya-karya tertulis. Sifat dari penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa analisis Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak menjamin dan mengabaikan nilai keadilan untuk pihak lain yang menuntut pembenaran bukti kepemilikan objek pengadaan tanah dengan adanya kalimat ?tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari?, hal ini bila ditinjau dengan Hukum Pertanahan di Indonesia. Sedangkan ditinjau dari konsep pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Siyasah Tasyri?iyyah, pembentukan UU ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan menurut syariat Islam.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - pembangunan; hak menguasai negara; hak atas tanah; taklil at-takalif
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI?IYAH)
AV  - restricted
EP  - 111
ER  -