%0 Thesis
%9 Skripsi
%A M. JAUHAR YAHYA, NIM. 14350056
%B FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
%D 2022
%F digilib:49400
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Perkawinan, Janda, Bawah Umur.
%P 95
%T PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA   YOGYAKARTA TERHADAP PERKAWINAN JANDA DI BAWAH UMUR
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49400/
%X Pada tahun 2019 aturan tentang batas minimal usia nikah diperbaharui  menjadi 19 untuk laki-laki ataupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16  tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawain. Namun sayangnya pembaharuan aturan batas usia nikah tersebut tidak  disertai aturan-aturaan lain terkait permasalahan yang munkin timbul pasca aturan  tersebut mulai diberlakukan. Sayangnya dalam pengerjaan penelitian ini hanya 3  Kantor Urusan Agama saja yang berkenan untuk diwawancarai, yakni Kantor  Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kantor Urusan Agama Kecamatan  Mergangsan, dan Kantor Urusan Agama Umbulharjo. Hal ini dikarenakan pandemi  covid-19 yang masih melanda.Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah  janda tersebut harus meminta dispensasi ke Pengadilan terlebih dahulu sesuai Pasal  7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Atau janda  tersebut bisa melakukan perkawinan dengan normal? Timbulnya pertanyaan ini  menarik untuk mengetahui pandangan dari Kepala Kantor Urusan Aama se-Kota  Yogyakarta dan menelaah lebih lanjut.   Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang  dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui dan  memperoleh data secara jelas mengenai pandangan para Kepala KUA Kota  Yogyakarta tentang pernikahan janda dibawah umur kemudian dijabarkan serta  dianalisis menggunakan sebuah teori. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam  penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Metode berfikir  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif, menganalisis  pandangan para Kepala KUA Kota Yogyakarta tentang pernikahan janda di bawah  umur dengan teori normatif dan yuridis.    Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bagi janda yang pada  pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan batasan usia pada peraturan lama,  kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hendak  melaksanakan perkawinan keduanya dikategorikan di bawah umur menurut  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, janda tersebut tidak perlu untuk  mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan. Pendapat Kepala Kantor  Urusan Agama di 3 Kecamatan di Kota Yogyakarta tersebut senada dengan Hukum  Positif maupun Hukum Islam yang ada. Pada Hukum Positif Pasal 330 KUHPer,  Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan  Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia bahwa  seorang seorang janda di anggap dewasa begitupun dengan  Hukum Islam bahwa  seorang janda sudah dikategorikan dewasa sesuai dengan Hadits riwayat Abu  Dawud yaitu: اهيلو نم اهسفنب قحأ  بيثلا ل اق.
%Z Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.