%0 Thesis
%9 Skripsi
%A BAYU AJI NUGROHO, NIM. 17103050047
%B FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
%D 2022
%F digilib:49506
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Pernikahan Dini, 19 Tahun, Pengadilan Agama Bantul
%P 100
%T PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL  DAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON BANTUL   MENGENAI SOLUSI UNTUK MENEKAN PERNIKAHAN DINI
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49506/
%X Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala  Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan  Pernikahan Dini” ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya pernikahan dini di  berbagai daerah di Indonesia setelah adanya pembaharuan undang-undang  perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.  Meningkatnya pernikahan dini. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah  mencapai umur 19 tahun. Namun dalam hal ini jumlah pernikahan dini justru  mengalami peningkatan. Dengan fenomena meningkatnya pernikahan dini tersebut  penyusun tertarik untuk menelitinya dan mengkajinya sehingga dapat ditemukan  solusi dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA  Kapanewon Bantul untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Bantul.   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat  deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penjelasan, serta  validasi suatu fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data bersumber dari  Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul yang  dikumpulkan melalui tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara,  dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi  hukum yaitu bagian dari kajian hukum yang objeknya adalah fenomena hukum  dengan menggunakan optic ilmu sosial dan teoritis-sosiologis.    Dari penelitian yang penyusun peroleh serta pengkajian terhadap teori-teori yang  ada, penyusun memperoleh kesimpulan bahwa solusi untuk menekan angka  pernikahan dini yaitu; 1) meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat  terkait aturan batas usia minimal perkawinan, 2) mengoptimalkan kewenangan  perangkat desa untuk membuat program-program yang berkaitan dengan  pernikahan  dini. 3) perlunya peran orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, 4)  meningkatkan peran sekolah untuk mengedukasi dan memberikan sosialisasi terkait  pergaulan bebas dan pernikahan dini terhadap siswa-siswa dengan melalui  pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri dengan memberikan pengetahuan  serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi yang terkait dengan  masalah pernikahan dini seperti lembaga perlindungan anak, puskesmas, kantor  urusan agama dan semacamnya
%Z DR. SAMSUL HADI S.AG., M.AG