relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50627/
title: PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI  DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (STUDI PASAL 240 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)
creator: Nurul Huda, NIM.: 16370075
subject: HAK ASASI MANUSIA
subject: Hukum Tata Negara
description: Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan norma hukum yang  mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat  yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perudangundangan,  maka dari pengertian tersebut mengandung makna bahwasannya  sesuatu hal yang diatur dan ditetapkan dalam sebuah peraturan perundangundangan  memiliki sebuah akibat hukum yang mengikat umum bagi semua  masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g merupakan salah satu Pasal yang dinilai menuai  polemik dalam masyarakat, polemik tersebut diantaranya terkait dengan  pandangan masyarakat bahwasannya pemimpin adalah seseorang yang harus bisa  memegang amanah rakyat, dan juga pandangan masyarakat tentang pelegalan  Pasal tersebut yang merupakan politisasi dari anggota DPR (Dewan Perwakilan  Rakyat) dan juga pemerintah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.  Sehingga dengan polemik tersebut perlu diadakan kajian secara akademis melalui  pendekatan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sebuah negara dan penilaian  siya>sah dusturiyyah guna menilai pelegalan Pasal tersebut.  Penelitian ini dikatagorikan penelitian pustaka dengan studi literatur.  Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah siya>sah dusturiyyah dan  perlindungan Hak Asasi Manusia. Sumber-sumber data yang digunakan adalah  sumber skunder, primer, dan tersier meliputi Undang-Undang Dasar 1945,  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-  Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta buku-buku dan  juga sumber-sumber lain.  Keselarasan pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan konsep Hak Asasi Manusia adalah  dengan adanya salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang kebebasan berpolitik dengan  menegaskan bahwasannya setiap warganegara berkah untuk dipilih dan memilih  dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, dan adil. Kemudian dalam pandangan siya>sah dusturiyyah pelegalan pasal  tersebut memiliki keselarasan dengan konsep pembuatan Undang-Undang yang  harus dilakukan dengan cara bermusyawarah dan dengan adanya dalil-dalil yang  selaras dengan Pasal tersebut.
date: 2020-05-13
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50627/1/16370075_BAB%20I_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA-1.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50627/2/16370075_BAB%20II_S%2CD_SEBELUM_BAB_TERAKHIR%20%281%29.pdf
identifier:   Nurul Huda, NIM.: 16370075  (2020) PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (STUDI PASAL 240 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.